KRIMSUS86.COM- Jakarta 30 Desember 2025 — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memaparkan capaian kinerja bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam Rilis Akhir Tahun sebagai bentuk refleksi dan akuntabilitas institusi kepada publik. Paparan tersebut menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus menghadirkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang presisi di seluruh wilayah Indonesia.
Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi-operasi tersebut mencakup pengamanan agenda nasional berskala besar, seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, serta berbagai operasi mandiri di tingkat polda yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing daerah.
“Rilis akhir tahun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini adalah refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.
Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional tidak dapat diwujudkan oleh Polri secara sendiri. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2025 Polri memperkuat sinergi lintas sektor dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna membangun sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.
Menurutnya, keamanan memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan Polri dalam mengamankan berbagai agenda nasional dan internasional dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan citra Indonesia di mata dunia.
“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Pengamanan kunjungan Paus Fransiskus juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran,” jelasnya.
Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan perubahan pendekatan pengamanan yang tidak hanya menyentuh taktik lapangan, tetapi juga filosofi dasar kehadiran negara dalam ruang demokrasi. Polri menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran Polri sebagai penjamin keamanan publik.
Polri juga secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut dijadikan pijakan untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Pol Fadil Imran.
Sebagai wujud pembenahan tersebut, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar ini bertujuan menghadirkan pengamanan yang akuntabel sekaligus humanis.
Polri juga menggeser paradigma pengamanan aksi massa dari pendekatan crowd control menuju crowd management, hingga paradigma ideal mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra masyarakat dan dihormati karena pendekatan yang solutif.
“Pengamanan aksi tidak lagi diukur dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan pengamanan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.
Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri sepanjang 2025 juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Ribuan kejadian bencana tercatat terjadi, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana paling dominan. Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.
Dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun, Polri mengedepankan kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel. Di Aceh, sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor guna menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran.
Pewarta: J. Hardi
Divisi: Humas DPP FRIC
