JAKARTA – KRIMSUS86.COM,Temuan kasus HIV/AIDS yang disebut mencapai sekitar 570.000 kasus di Indonesia menjadi perhatian serius Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) agar memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, pemeriksaan, serta penanganan HIV/AIDS secara terpadu di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Prof. Dr. Sutan Nasomal, persoalan HIV/AIDS tidak boleh hanya ditangani melalui pendekatan pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk Polri, TNI, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan.
Ia berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar program pencegahan HIV/AIDS berjalan lebih terarah, terukur, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Temuan kasus HIV/AIDS yang jumlahnya mencapai ratusan ribu harus menjadi perhatian serius pemerintah. Saya meminta Menteri Kesehatan bergerak cepat dengan memperkuat program pencegahan, pemeriksaan sukarela, edukasi masyarakat, serta pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Polri, TNI, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan juga perlu dilibatkan dalam gerakan nasional pencegahan HIV/AIDS,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (16/11/2026).
DATA KASUS HIV/AIDS PERLU DIVERIFIKASI DAN DIPERBARUI
Prof. Sutan Nasomal menyoroti sejumlah angka kasus HIV/AIDS di berbagai daerah yang menurut data dan informasi yang diterimanya perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Beberapa angka yang disampaikan meliputi:
– Subang: 284 kasus temuan baru.
– Sidoarjo: 7.129 kasus.
– Jawa Tengah: sekitar 22.000 kasus.
– Bogor: sekitar 2.000 kasus dalam lima tahun, dengan 619 temuan baru pada 2026.
– Bandung: 10.777 kasus.
– Jakarta: 37.581 kasus.
– Banten: 2.288 kasus.
– Sumatera Selatan: hampir 1.000 kasus.
– Sumatera Barat: lebih dari 2.000 kasus.
– Sumatera Utara: lebih dari 2.300 kasus.
– Aceh: mendekati 1.000 kasus.
– Kalimantan Barat: lebih dari 500 kasus.
– Kalimantan Selatan: lebih dari 5.000 kasus.
– Kalimantan Timur: sekitar 10.000 kasus.
– Kalimantan Utara: 749 kasus.
– Sulawesi Selatan: 963 kasus.
– Sulawesi Tengah: 5.598 kasus.
– Sulawesi Tenggara: 386 kasus.
– Maluku: 9.955 kasus.
– Bali: 678 kasus.
– Nusa Tenggara Barat: 264 kasus.
– Nusa Tenggara Timur: 10.209 kasus.
– Papua: 26.271 kasus.
Angka-angka tersebut merupakan data yang disampaikan narasumber dan masih perlu diverifikasi berdasarkan periode pelaporan, sumber resmi, serta definisi pencatatan masing-masing daerah. Data dari berbagai tahun dan wilayah juga perlu diselaraskan agar tidak terjadi penghitungan ganda.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki basis data yang akurat dan terbuka mengenai perkembangan HIV/AIDS, sehingga kebijakan pencegahan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
MENKES DIMINTA PERLUAS AKSES PEMERIKSAAN DAN EDUKASI
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal meminta Kementerian Kesehatan memperluas akses pemeriksaan HIV secara sukarela dan rahasia, termasuk melalui fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Ia juga mengusulkan agar edukasi pencegahan HIV/AIDS diperkuat di berbagai tempat strategis, seperti bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, terminal, lingkungan pendidikan, tempat kerja, dan pusat-pusat aktivitas masyarakat.
Menurutnya, penyuluhan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan tenaga kesehatan profesional dan tokoh masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui bagaimana HIV menular dan bagaimana cara mencegahnya. Pemerintah harus hadir memberikan informasi yang benar, memperluas layanan pemeriksaan, serta memastikan masyarakat yang terdiagnosis mendapatkan pengobatan dan pendampingan,” tegasnya.
Ia turut menyinggung pentingnya pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan perilaku seksual berisiko yang dapat meningkatkan kemungkinan penularan HIV.
Namun, upaya pencegahan harus mengedepankan edukasi, pendekatan kesehatan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, serta tidak melakukan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
ANGGARAN KESEHATAN HARUS DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti besarnya anggaran sektor kesehatan yang menurutnya harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk memperkuat program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran, mulai dari pengadaan fasilitas pemeriksaan, ketersediaan obat antiretroviral (ARV), sosialisasi, pendampingan pasien, hingga penguatan tenaga kesehatan di daerah.
Ia juga meminta agar pemerintah memperbarui data HIV/AIDS di lingkungan TNI dan Polri melalui mekanisme pemeriksaan kesehatan yang sesuai standar, menjaga kerahasiaan medis, serta memberikan akses pengobatan tanpa diskriminasi.
TARGET INDONESIA BEBAS AIDS 2035 MEMBUTUHKAN KERJA NYATA
Dalam pandangannya, Indonesia membutuhkan langkah strategis dan berkelanjutan untuk mencapai target pengendalian epidemi HIV/AIDS pada 2035.
HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Meski hingga saat ini belum tersedia obat yang dapat menghilangkan HIV sepenuhnya, pengobatan antiretroviral (ARV) mampu menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi dan memungkinkan orang dengan HIV menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
Karena itu, pemeriksaan dini, kepatuhan menjalani pengobatan, pencegahan penularan, serta penghapusan stigma menjadi bagian penting dalam penanganan HIV/AIDS.
Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintah tidak menunda penguatan program nasional tersebut.
“Persoalan HIV/AIDS harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah pusat dan daerah harus bersatu, tenaga kesehatan diperkuat, aparat membantu sesuai kewenangannya, dan tokoh agama serta masyarakat ikut memberikan edukasi. Jangan biarkan masyarakat kehilangan akses terhadap informasi, pemeriksaan, dan pengobatan,” pungkasnya.
NARASUMBER:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Rektor UBNB, Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronass, Jenderal Kompii, serta Ketua LSM Mantan Preman.
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA






