DEPOK | KRIMSUS86.COM, Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) melontarkan kritik terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025.
PHMI mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan sejak 21 September 2026. Pasalnya, hingga Rabu (18/11/2026), PHMI mengaku belum memperoleh informasi perkembangan penanganan pengaduan tersebut secara memadai.
Kritik itu disampaikan langsung Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, menyusul adanya temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ketidakwajaran harga dalam dua kegiatan pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok.
Berdasarkan dokumen pengaduan yang disampaikan PHMI, terdapat dua kegiatan pengadaan yang menjadi perhatian.
Pertama, pengadaan Papan Tulis Interaktif untuk SD dan SMP dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp30.827.000.000,00. Dalam kegiatan tersebut, BPK menemukan selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp2.777.207.207,12.
Kedua, pengadaan ATK/perlengkapan peserta didik SD dengan nilai belanja sebesar Rp19.490.866.500,00. Dalam kegiatan ini, ditemukan selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp1.128.310.061,00.
PHMI menyebutkan bahwa berdasarkan dokumen pengaduannya, nilai pada kegiatan pengadaan ATK tersebut telah dikembalikan seluruhnya ke Kas Daerah.
Dengan demikian, total nilai kedua temuan ketidakwajaran harga tersebut mencapai Rp3.905.517.268,12.
PHMI menegaskan bahwa temuan ketidakwajaran harga tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, temuan tersebut merupakan informasi penting yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum.
PHMI secara khusus menyoroti pengembalian uang pada kegiatan pengadaan ATK. Menurut organisasi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi.
Hal tersebut merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Karena itu, PHMI meminta aparat penegak hukum menelusuri proses pengadaan, mekanisme penetapan harga, pihak-pihak yang bertanggung jawab, kewajaran transaksi, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum.
PHMI menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengadaan pada Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan langsung kepada Kejari Depok pada 21 September 2026.
Namun, karena belum mendapatkan informasi perkembangan yang dianggap memadai, PHMI kembali mengirimkan surat permohonan klarifikasi, informasi, dan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat pada 18 November 2026.
Surat tersebut bernomor 433/DPP/PHMI/XI/2026.
Melalui surat itu, PHMI meminta penjelasan resmi mengenai status dan langkah-langkah yang telah dilakukan Kejari Depok dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
PHMI juga mempertanyakan apakah pihak Kejaksaan telah melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap:
1. Dinas Pendidikan Kota Depok;
2. Pengguna Anggaran (PA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Pihak penyedia barang dan jasa;
6. Distributor atau pemasok;
7. Pihak lain yang berkaitan dengan proses pengadaan.
Selain itu, PHMI meminta penjelasan apakah selisih ketidakwajaran harga pengadaan Papan Tulis Interaktif sebesar Rp2,77 miliar telah menjadi bagian dari pemeriksaan atau penelusuran aparat penegak hukum.
PHMI juga meminta kepastian apakah pengaduan tersebut masih dalam tahap administrasi, telaah, pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, atau tahapan penanganan lainnya.
PHMI mengingatkan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Menurut PHMI, setiap pengaduan masyarakat yang memuat informasi mengenai dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara harus dinilai secara objektif berdasarkan dokumen, relevansi informasi, dan indikasi awal yang disampaikan.
Apabila ditemukan dasar yang cukup, aparat penegak hukum diharapkan melakukan tindak lanjut sesuai prosedur dan kewenangannya.
PHMI juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai penerimaan serta perkembangan penanganan pengaduannya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menghormati kerahasiaan proses penegakan hukum.
Apabila tidak memperoleh penjelasan yang memadai dan tidak terdapat perkembangan penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan, PHMI menyatakan siap menempuh langkah resmi melalui sejumlah lembaga terkait.
Langkah tersebut antara lain:
– Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS): Meminta pemeriksaan apabila terdapat dasar dan bukti mengenai dugaan ketidakprofesionalan, pelanggaran disiplin, atau kode etik.
– Ombudsman Republik Indonesia: Menyampaikan laporan apabila terdapat dugaan maladministrasi yang menjadi kewenangan Ombudsman.
– Komisi III DPR RI: Menyampaikan aspirasi dan meminta perhatian serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kejaksaan.
– Langkah hukum lainnya: Menempuh mekanisme administratif dan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
PHMI menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap independensi aparat penegak hukum, melainkan bagian dari kontrol sosial masyarakat untuk memastikan institusi publik menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.
Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Menurutnya, ketika masyarakat menyampaikan pengaduan disertai dokumen dan informasi mengenai temuan pemeriksaan penggunaan uang negara, aparat penegak hukum seharusnya memberikan respons yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa Kejaksaan tidak memiliki keberanian untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan instansi pemerintah. Kalau memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan berdasarkan hasil telaah dan alasan hukumnya. Tetapi apabila ditemukan indikasi pidana, jangan ragu untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum,” tegas Hermanto.
Ia juga menekankan bahwa pengembalian uang negara bukan berarti seluruh persoalan hukum otomatis selesai.
“Harus diperiksa bagaimana proses pengadaan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana harga ditetapkan, dan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Hermanto menambahkan, PHMI tidak meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada seseorang tanpa bukti. Pihaknya justru meminta agar laporan masyarakat diperiksa secara sungguh-sungguh.
“PHMI tidak meminta Kejaksaan untuk menghukum seseorang tanpa bukti. PHMI meminta Kejaksaan bekerja, memeriksa, mengklarifikasi, dan memberikan kepastian hukum. Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya berhenti menjadi tumpukan surat di meja institusi penegak hukum,” tambahnya.
PHMI meminta Kepala Kejaksaan Negeri Depok memberikan perhatian serius terhadap pengaduan tersebut serta memastikan setiap tahapan penanganannya berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
PHMI juga membuka ruang seluas-luasnya kepada Kejari Depok untuk menyampaikan klarifikasi maupun penjelasan resmi kepada publik mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut.
Bagi PHMI, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan dan kegiatan seremonial. Penegakan hukum harus dibuktikan melalui keberanian mengungkap fakta, ketegasan menindak pelanggaran, serta konsistensi dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara.
PHMI berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
“Tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang dibiarkan tanpa kejelasan, tanpa pertanggungjawaban administrasi, dan tanpa kepastian mengenai status penanganannya,” tutup Advokat Hermanto.
(RED/ HUMAS DPP PHMI)






