BURU | KRIMSUS86.COM,Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) bersama Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (GMPRI) Kabupaten Buru mendesak PT Global Emas Bupolo agar bersikap terbuka terkait legalitas perusahaan, perizinan usaha, serta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas rencana dan aktivitas investasi di kawasan Kali Anahoni, Kabupaten Buru.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap keberlanjutan lingkungan hidup serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal di tengah perkembangan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Buru.
LMND–GMPRI Buru menegaskan bahwa investasi pada dasarnya merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, investasi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak sosial maupun ekologis yang berpotensi ditimbulkan.
Menurut mereka, pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keselamatan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
KALI ANAHONI BUKAN SEKADAR OBJEK EKONOMI
LMND–GMPRI Buru menilai kawasan Kali Anahoni memiliki keterkaitan ekologis dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, setiap kegiatan usaha yang berpotensi mengubah bentang alam, memengaruhi kualitas air, merusak tanah, maupun mengganggu keseimbangan ekosistem harus dilaksanakan berdasarkan kajian lingkungan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka mengingatkan bahwa AMDAL bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan perizinan, melainkan instrumen penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan potensi dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha.
Oleh sebab itu, transparansi dokumen lingkungan, mekanisme pengawasan, langkah mitigasi, hingga rencana pemulihan lingkungan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
ENAM TUNTUTAN LMND–GMPRI BURU
Atas dasar tersebut, LMND–GMPRI Kabupaten Buru secara terbuka meminta Direktur Utama PT Global Emas Bupolo, Mansur Latakka, memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai legalitas dan kepatuhan lingkungan perusahaan.
Adapun enam poin utama yang menjadi tuntutan mereka meliputi:
1. Transparansi Legalitas dan Perizinan Perusahaan
Mendesak perusahaan membuka informasi mengenai legalitas badan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta perizinan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Kejelasan Dokumen AMDAL dan Persetujuan Lingkungan
Meminta penjelasan mengenai status dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai skala dan karakteristik kegiatan usaha, termasuk dokumen RKL-RPL apabila diwajibkan.
3. Perlindungan Ekosistem Kali Anahoni
Mendorong pemerintah daerah bersama instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kondisi ekologis kawasan Kali Anahoni guna mencegah potensi pencemaran maupun degradasi lingkungan.
4. Partisipasi dan Perlindungan Hak Masyarakat
Memastikan masyarakat yang berpotensi terdampak memperoleh informasi secara terbuka dan dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.
5. Jaminan Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat Buru
Mendesak perusahaan memberikan kontribusi nyata melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan usaha lokal, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai ketentuan hukum.
6. Pengawasan dan Jaminan Pemulihan Lingkungan
Meminta pemerintah dan instansi berwenang memastikan pelaksanaan kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan secara berkala, termasuk pemulihan apabila ditemukan kerusakan yang disebabkan kegiatan usaha.
INVESTASI JANGAN SAMPAI MENGORBANKAN MASA DEPAN EKOLOGIS
LMND–GMPRI Buru menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya nilai investasi, aktivitas industri, maupun keuntungan perusahaan.
Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, terjaganya kelestarian lingkungan, serta adanya jaminan bahwa generasi mendatang tidak mewarisi kerusakan ekologis akibat kebijakan pembangunan yang tidak bertanggung jawab.
Mereka juga mengajak Pemerintah Kabupaten Buru, DPRD Kabupaten Buru, instansi lingkungan hidup, dan seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan fungsi pengawasan secara serius serta memastikan seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan hukum.
LMND–GMPRI menegaskan bahwa sikap kritis tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Sebaliknya, mereka menginginkan agar investasi yang masuk ke Kabupaten Buru benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan.
“Kami tidak sedang menutup pintu investasi. Kami sedang memperjuangkan agar investasi tidak menutup masa depan ekologis masyarakat Buru,” demikian penegasan sikap LMND–GMPRI Kabupaten Buru dalam pernyataan tersebut.
Mereka berharap PT Global Emas Bupolo dapat memberikan klarifikasi secara terbuka atas berbagai hal yang menjadi perhatian publik, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.
INVESTASI HARUS TAAT HUKUM, AMDAL HARUS BERINTEGRITAS, EKOLOGI HARUS DILINDUNGI, DAN RAKYAT BURU HARUS MENJADI SUBJEK PEMBANGUNAN!
(ERWIN B. OLLONG//RED)
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA






