Krimsus86.com/Karawang, 22 April 2026 —
Polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang kian melebar dan memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH.MH, kembali angkat suara dengan nada tajam dan penuh keprihatinan. Ia menilai, persoalan yang semula sederhana kini menjalar hingga menyentuh dugaan ijon pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang, akibat buruknya komunikasi para wakil rakyat dengan masyarakat.
Pria yang akrab disapa Askun itu menegaskan, eskalasi konflik ini sejatinya bisa dihindari jika para pimpinan DPRD Karawang lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi publik. Ia menyoroti aksi demonstrasi yang dilakukan Ormas GMPI, yang menurutnya merupakan akumulasi kekecewaan akibat tidak diresponsnya permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya diajukan secara resmi.
“Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi lewat RDP, tapi tidak digubris. Akhirnya turun ke jalan. Ini cermin buruknya komunikasi DPRD dengan rakyat,” tegas Askun.
Lebih jauh, Askun melontarkan kritik pedas dengan menyebut para wakil rakyat Karawang saat ini bak “kacang lupa kulitnya”. Ia menggambarkan bagaimana saat masa Pemilihan Legislatif, para calon berlomba meraih simpati masyarakat, namun berubah sikap setelah menduduki kursi kekuasaan.
“Dulu sibuk cari dukungan, sekarang seperti ‘budeg’ saat rakyat mengeluh. Ini ironi demokrasi yang menyakitkan,” sindirnya.
Menurutnya, penyelesaian polemik tidak harus melibatkan seluruh anggota dewan. Peran strategis seharusnya diambil oleh jajaran pimpinan DPRD, mulai dari ketua, wakil ketua, hingga pimpinan komisi dan fraksi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ketiadaan sikap dan komunikasi yang efektif memperkeruh situasi.
Askun juga mengurai akar persoalan yang bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Karawang sebagai syarat uji KIR. Kebijakan tersebut sempat ia kritik sebagai dugaan pungutan liar karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Situasi semakin kompleks saat muncul usulan penggratisan parkir RSUD Karawang oleh salah satu anggota DPRD. Kebijakan ini memicu pro dan kontra, mengingat pengelolaan parkir RSUD telah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gelombang kritik pun berkembang. Sejumlah tokoh dan aktivis menilai, dibanding menggratiskan parkir, lebih baik dilakukan efisiensi pada pos anggaran lain seperti gaji, tunjangan, hingga pokir anggota dewan. Namun, di tengah derasnya kritik, DPRD Karawang justru dinilai abai dan minim respons.
“Ini bukan lagi soal parkir atau pokir semata. Ini soal bagaimana pemimpin berkomunikasi dengan rakyatnya. Ketika komunikasi mati, konflik akan hidup,” tegas Askun.
Di akhir pernyataannya, Askun mengutip sindiran tajam Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, terkait perilaku pejabat yang berubah setelah berkuasa.
“Dulu semua didekati demi simpati, bahkan orang yang dianggap tak waras pun diajak bicara. Tapi setelah menjabat, saat rakyat bertanya, justru dijawab seperti orang gila, tak jelas, tak pernah ada jawaban,” pungkasnya.
Polemik ini kini bukan sekadar soal kebijakan parkir, melainkan telah menjelma menjadi ujian kepekaan dan integritas para wakil rakyat dalam menjaga kepercayaan publik. Ketika komunikasi terputus, yang tersisa hanyalah jarak, dan kekecewaan yang kian dalam.
(Red)*
