KAPERWIL KRIMSUS86.COM MALUKU DESAK KPK SISIR MENYELURUH DESA DAN SEKOLAH DI MALUKU TENGAH, JANGAN BERHENTI DI SALAHUTU

AMBON, MALUKU – KRIMSUS86.COM – Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) media online KRIMSUS86.COM Provinsi Maluku mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas pengawasan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran desa serta dana pendidikan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Desakan tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran negara di tingkat desa dan satuan pendidikan, khususnya di Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Berita Lainnya

Kaperwil KRIMSUS86.COM Maluku menegaskan, langkah pengawasan dan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya terfokus pada satu desa atau wilayah tertentu. Menurutnya, KPK perlu melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi awal penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Kami meminta KPK jangan hanya berhenti sampai di Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu. Kalau bisa turun menyeluruh ke seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah, periksa pengelolaan anggaran desa dan sekolah agar benar-benar bersih dari praktik penyimpangan,” tegas Kaperwil KRIMSUS86.COM Maluku.

Ia menilai, Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan anggaran negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasalnya, anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan warga, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan seperti penggelembungan anggaran (mark-up), kegiatan fiktif, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai realisasi, maupun penyalahgunaan kewenangan, maka aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya melalui proses pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan bukti.

“Ini bukan hanya persoalan satu desa. Ini menyangkut uang negara dan kepentingan masyarakat luas. Kami berharap seluruh desa dan sekolah di Kabupaten Maluku Tengah mendapat perhatian pengawasan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah, inspektorat, serta instansi terkait untuk memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran desa dan dana pendidikan.

Menurutnya, pemeriksaan secara menyeluruh bukan bertujuan menyudutkan pihak tertentu, melainkan memastikan seluruh pengelola anggaran menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang menjadi landasan pengawasan, di antaranya:

1. Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya mengatur keuangan desa, sumber pendapatan desa, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN beserta perubahannya menjadi salah satu landasan pengaturan penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

2. Pengelolaan Dana BOS/BOSP

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) diatur melalui regulasi teknis pemerintah, termasuk Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 beserta ketentuan perubahan dan aturan teknis yang berlaku.

Penggunaan dana tersebut wajib mengikuti petunjuk teknis, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

3. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan korupsi.

– Pasal 2 ayat (1): Mengatur perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

– Pasal 3: Mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kaperwil KRIMSUS86.COM Maluku berharap KPK dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama aparat pengawasan dan penegak hukum terkait.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berani menyampaikan informasi maupun laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa dan dana pendidikan, tentunya disertai data serta bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang profesional merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa dan lembaga pendidikan yang bersih dari praktik korupsi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari KPK mengenai desakan tersebut. KRIMSUS86.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemerintah desa, pihak sekolah, pemerintah daerah, maupun instansi terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan.

(Erwin B. Ollong)

KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA

Pos terkait