FAKTA TERUNGKAP! PM NIAS NYATAKAN TIDAK DITEMUKAN KETERLIBATAN TNI AD, ENJEL WAYA MENGAKU ALAMI INTIMIDASI

GUNUNGSITOLI, KRIMSUS86.COM – Perkembangan dugaan persoalan arisan yang menyeret nama Enjel Waya memasuki babak baru. Persoalan yang sebelumnya diwarnai isu dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat (AD) kini mendapat klarifikasi dari pihak Polisi Militer (PM) Nias.

Dalam keterangannya, pihak PM Nias menyatakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan konfirmasi terhadap oknum TNI AD yang disebut-sebut terlibat, tidak ditemukan adanya keterlibatan anggota TNI dalam persoalan tersebut. Selanjutnya, penanganan permasalahan diserahkan kepada pihak berwajib.

Berita Lainnya

Pernyataan tersebut disampaikan oleh personel PM Nias, Pratu Jonathan Fakho, melalui pesan tertulis WhatsApp kepada awak media.

“Baik Pak Zebua, kita sebagai anggota Polisi Militer hanya memfasilitasi tempat untuk penyelesaian dari masalah kedua belah pihak karena sebelumnya ada dugaan keterlibatan oknum TNI-AD. Setelah kita lakukan penyelidikan dan konfirmasi terhadap oknum TNI, tidak ditemukan keterlibatan sama sekali terkait masalah ini. Sehingga masalah ini selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwajib,” demikian keterangan Pratu Jonathan Fakho.

Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas posisi institusi PM Nias dalam persoalan yang sempat menjadi perhatian publik. Namun, proses penyelesaian dugaan persoalan arisan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Enjel Waya memberikan klarifikasi kepada awak media saat ditemui di salah satu tempat di Kota Gunungsitoli, Jumat (20/11/2026).

Dalam keterangannya, Enjel membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan penipuan berkedok arisan. Ia mengaku masih berada di Gunungsitoli dan tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan penyelesaian, termasuk melalui pembayaran secara bertahap.

“Saya tegaskan, tuduhan bahwa saya menipu adalah tidak benar sama sekali. Seseorang yang berniat menipu tidak akan tetap berada di tempat dan menunggu sampai dilaporkan. Saya justru terus berkomunikasi dan berupaya menyelesaikan pembayaran secara bertahap,” tegas Enjel.

Enjel juga mengaku mengalami tekanan dan intimidasi ketika berupaya menyelesaikan kewajibannya. Ia menyoroti adanya pihak yang disebut-sebut sebagai oknum ASN Pemko Gunungsitoli yang diduga mengaku sebagai LSM dan pengacara.

Menurut pengakuannya, pihak tersebut sebelumnya terlibat keributan di Kantor PM, Jalan Gomo Nomor 10, Kota Gunungsitoli, bahkan disebut meminta identitas anggota TNI.

“Ada oknum ASN Pemko Gunungsitoli yang diduga mengaku-ngaku sebagai LSM dan pengacara untuk mengintimidasi saya. Bahkan pihak tersebut datang ke Kantor PM dan meminta identitas anggota TNI. Ada apa dengan hal tersebut?” ungkap Enjel.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah menawarkan penyelesaian pembayaran secara mencicil, tetapi tawaran tersebut menurut pengakuannya tidak diterima oleh pihak terkait.

Di tengah berkembangnya persoalan tersebut, DPD LSM Pedang Keadilan Perjuangan (PKP) Kota Gunungsitoli menyatakan akan mengawal Enjel Waya agar memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan proses pemeriksaan yang adil.

Ketua DPD LSM PKP Kota Gunungsitoli, Perlindungan Gea, Sabtu (21/11/2026), menyampaikan bahwa seseorang tidak dapat serta-merta dicap sebagai penipu sebelum unsur-unsur tindak pidana dibuktikan melalui proses hukum.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 492 KUHP baru mengatur tindak pidana penipuan, sedangkan Pasal 486 mengatur penggelapan. Menurutnya, penerapan kedua ketentuan tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana yang relevan.

“Hubungan antaranggota arisan pada dasarnya dapat merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pada perjanjian timbal balik. Keterlambatan pembayaran belum tentu serta-merta menjadi tindak pidana penipuan. Harus dilihat apakah sejak awal terdapat niat jahat atau tidak,” jelas Perlindungan Gea.

Ia juga mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Menurutnya, apabila persoalan yang terjadi sebatas ketidakmampuan memenuhi kewajiban perjanjian, maka perlu dikaji apakah masuk dalam kategori wanprestasi atau justru memenuhi unsur tindak pidana.

“Namun kami juga mengimbangi. Jika terbukti sejak awal ada niat tidak baik, maka unsur pidana dapat terpenuhi. Semuanya harus diuji melalui proses penyelidikan yang objektif,” tegasnya.

Selain persoalan arisan, LSM PKP turut menyoroti pengakuan Enjel mengenai dugaan intimidasi dan tindakan pihak yang disebut-sebut sebagai oknum ASN Pemko Gunungsitoli.

Perlindungan Gea mempertanyakan kewenangan pihak yang diduga meminta identitas anggota TNI dan mendatangi Kantor PM dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, apabila terdapat tindakan yang mengatasnamakan lembaga atau profesi tertentu, hal itu perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun tekanan terhadap pihak yang sedang menghadapi persoalan hukum.

“Kami mempertanyakan, mengapa persoalan ini justru diwarnai dengan intimidasi dan tekanan di luar proses hukum yang sah? Polres Nias diharapkan menelusuri seluruh fakta, memeriksa aliran dana, mendengarkan kedua belah pihak, serta mengklarifikasi dugaan intervensi oknum ASN tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mampu membedakan persoalan keperdataan dan pidana berdasarkan fakta serta alat bukti yang ditemukan.

“Jangan sampai jalur hukum justru dimanfaatkan untuk menekan pihak lain. Semua pihak harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum,” tambahnya.

LSM PKP menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan Enjel Waya melalui jalur hukum. Pihaknya berharap proses penanganan dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun.

L

Perkembangan terbaru ini menjadi perhatian publik, terutama setelah pihak PM Nias menyatakan tidak menemukan keterlibatan anggota TNI AD berdasarkan penyelidikan dan konfirmasi yang telah dilakukan.

Kini, publik menantikan langkah dan penjelasan resmi dari Polres Nias untuk mengungkap secara menyeluruh duduk perkara dugaan arisan tersebut, termasuk aliran dana, hubungan hukum para pihak, serta laporan mengenai dugaan intimidasi.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi KRIMSUS86.COM masih menunggu keterangan resmi dari Polres Nias maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

KRIMSUS86.COM menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan dalam berita ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap semua pihak.

(SEDIYAMAN GIAWA // TIM )

KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA

Pos terkait