LAMPUNG, Krimsus86.com — Destry Damayanti resmi mengemban amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 setelah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 1 September 2026.
Di bawah kepemimpinan Gubernur BI yang baru, berbagai tantangan perekonomian nasional ke depan dinilai memerlukan keseimbangan antara upaya menjaga stabilitas moneter dan penguatan sektor riil di tengah dinamika ekonomi global.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lampung, Munir Abdul Haris, berharap kepemimpinan Bank Indonesia ke depan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan sektor riil dan transformasi ekonomi.
Menurut Munir, kebijakan Bank Indonesia tidak hanya dituntut mampu menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga perlu mendorong pertumbuhan kredit serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sektor riil dan transformasi ekonomi harus menjadi fokus utama Gubernur BI yang baru. Harus mampu menyeimbangkan stabilitas makro dengan dukungan terhadap pertumbuhan kredit, pemberdayaan UMKM, inklusi keuangan, digitalisasi, hingga pembiayaan berkelanjutan atau green economy,” kata Munir, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai akses pembiayaan bagi pelaku UMKM perlu terus dipermudah. Salah satu instrumen yang diharapkan semakin memberikan kemudahan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha di berbagai daerah dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“KUR harus lebih ramah UMKM dan bisa diakses oleh kalangan UMKM dengan mudah, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di semua daerah se-Nusantara, tidak hanya provinsi tertentu,” ujarnya.
Selain persoalan pembiayaan UMKM, Munir yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung berharap kebijakan suku bunga dan bauran kebijakan moneter Bank Indonesia mampu menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah berbagai tekanan global.
Ia menyoroti sejumlah tantangan yang menurutnya perlu terus diantisipasi, mulai dari potensi volatilitas pasar keuangan global, konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
“Kebijakan suku bunga dan bauran moneter harus mampu meredam volatilitas pasar keuangan global, konflik geopolitik, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” tutur Munir.
Munir menambahkan, penguatan sektor riil menjadi bagian penting agar kebijakan menjaga stabilitas ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan aktivitas dunia usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap kepemimpinan Gubernur BI yang baru dapat memperkuat sinergi antara kebijakan moneter, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir mengatakan persoalan keuangan daerah juga menjadi salah satu ruang lingkup tugas dan fungsi yang menjadi perhatiannya.
Karena itu, menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang mampu menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak penting bagi dunia usaha, pelaku UMKM, serta perekonomian daerah di seluruh Indonesia.
Dengan kepemimpinan baru Bank Indonesia periode 2026–2031, dunia usaha berharap kebijakan moneter ke depan dapat terus menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan sektor produktif, penguatan UMKM, inklusi keuangan, transformasi digital, serta pembiayaan ekonomi berkelanjutan.
(Humas PWDPI)
