LAMPUNG TENGAH – KRIMSUS86.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan dan menahan empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap keempat orang tersebut dilakukan pada Jumat (20/11/2026). Dalam perkara ini, penyidik mengungkap indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menjelaskan bahwa proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp15 miliar dengan nilai kontrak mencapai Rp14.935.000.000,00.
Pekerjaan proyek dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode pengadaan elektronik atau e-purchasing.
Dalam proses penyidikan, Kejari Lampung Tengah menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, mulai dari dugaan pengondisian penyedia dalam proses e-purchasing hingga ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan.
“Penyidik menemukan indikasi pengondisian penyedia pada e-purchasing serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume kontrak dengan kondisi fisik di lapangan,” jelas Rita.
Penyidikan Periksa 28 Saksi,Perkara ini mulai ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 17 September 2026 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026.
Selama proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 28 orang saksi serta melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, penyidik kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka melalui surat penetapan Nomor TAP-5122 hingga TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026 tertanggal 20 November 2026.
Adapun keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial:
1. IH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. HTS, selaku Pelaksana Pekerjaan.
3. DEP, selaku pihak pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
4. ES, selaku Konsultan Pengawas.
Empat Tersangka Langsung Ditahan Setelah penetapan tersangka, Kejari Lampung Tengah langsung melakukan penahanan terhadap keempatnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih.
Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kajari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi tersebut dilaksanakan secara profesional, cermat, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran negara agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian serius, mengingat proyek pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya meningkatkan kualitas akses dan mobilitas masyarakat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah miliaran rupiah.
Kejari Lampung Tengah menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan yang bersumber dari keuangan negara.
(SAHRUL/RED)






