PALEMBANG – KRIMSUS86.COM – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi 10 paket proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2025 kembali mengungkap sejumlah fakta penting.
Dalam sidang keenam yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (20/11/2026), saksi RA, aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perkim PALI, mengungkap dugaan praktik pinjam bendera dalam pelaksanaan sejumlah pekerjaan proyek.
Keterangan RA menjadi perhatian setelah mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian antara identitas perusahaan yang tercantum dalam kontrak dengan pihak yang diduga melaksanakan pekerjaan di lapangan.
Di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), RA menjelaskan bahwa tugas PPTK antara lain membantu pelaksanaan kegiatan, menerima kontrak dari penyedia, memimpin Pre-Construction Meeting (PCM) bersama pengawas, memantau perkembangan pekerjaan, serta melaporkan progres fisik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ketika JPU mendalami pihak yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan, RA menerangkan bahwa pihak pelaksana datang membawa kontrak dan menyampaikan telah menandatangani kontrak serta menemui Ardi selaku PPK.
Setelah itu, dilaksanakan PCM bersama pengawas secara bergantian. Dalam proses tersebut, RA mengaku mengetahui adanya dugaan praktik pinjam bendera, yakni pekerjaan yang diduga dilaksanakan oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak perusahaan.
RA juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak berani menyampaikan keberatan secara formal. Ia beralasan pernah mengalami kemarahan dari penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan lain.
Bahkan, ketika persoalan tersebut disampaikan kepada PPK, menurut keterangan RA, dirinya hanya diminta mengikuti saja.
Pengakuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam persidangan karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya mengenai identitas penyedia, pelaksanaan kontrak, serta pertanggungjawaban pekerjaan.
Fakta lainnya terungkap dari keterangan JA, mantan Kepala Dinas Perkim PALI yang pada Tahun Anggaran 2025 menjabat sebagai kepala dinas sekaligus Pengguna Anggaran (PA).
JA menerangkan bahwa penetapan susunan PPK, Pejabat Pengadaan (PP), dan PPTK merupakan kewenangannya. Dalam keterangannya, ia menyebut Ardi menjabat sebagai kepala bidang sekaligus PPK, sedangkan pejabat berinisial UT menjabat sebagai Pejabat Pengadaan. Keduanya disebut memiliki hubungan suami istri.
Saat ditanya mengenai pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek perkara, JA mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang sebenarnya mengerjakan kegiatan tersebut.
Ia juga menyatakan tidak menerima laporan dari Ardi mengenai perkembangan maupun penyelesaian pekerjaan. Bahkan, JA mengaku tidak pernah menanyakan secara langsung kepada UT maupun RA mengenai status penyelesaian kegiatan tersebut.
Meski demikian, JA menyebut pernah melakukan pemantauan lapangan dengan melihat kondisi fisik, persentase kemajuan, serta volume pekerjaan.
JA juga membantah pernah mengondisikan pemenang pengadaan, mengarahkan PPK untuk menunjuk penyedia tertentu, ataupun menerima keuntungan pribadi dari kegiatan CV Nengkoda Jaya.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting yang akan diuji lebih lanjut dalam proses persidangan, terutama terkait mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban antara PPK, PPTK, dan pengguna anggaran.
Selain dugaan pinjam bendera, RA turut memberikan keterangan mengenai pemeriksaan fisik pekerjaan yang pernah dilakukannya bersama tim kejaksaan, ahli konstruksi, auditor, penyedia, dan PPK.
Pemeriksaan tersebut termasuk pengujian tekan beton yang dilakukan di Bandar Lampung.
Berdasarkan hasil pengecekan yang disampaikan dalam persidangan, mutu beton pada pekerjaan paving block disebut tidak baik. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena kualitas konstruksi dan kesesuaian volume merupakan bagian mendasar dalam menilai apakah pekerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran negara telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kontrak.
Dalam persidangan yang sama, saksi AS dari pihak swasta juga memberikan keterangan mengenai penerimaan uang dari Subela yang disebut sebagai komisi.
Di hadapan majelis hakim, AS mengakui awalnya menerima uang sebesar Rp60 juta, kemudian memperoleh tambahan Rp10 juta sehingga total uang yang diterima mencapai Rp70 juta.
Menurut keterangannya, uang tersebut diterima secara bertahap dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
AS menjelaskan bahwa perannya sebatas mencarikan kontraktor untuk pekerjaan Subela. Ia juga mengungkapkan bahwa awalnya mendatangi Harun selaku kepala dinas pendidikan untuk mengecek kemungkinan adanya pekerjaan.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang didalami JPU dalam mengungkap hubungan antarpihak dalam pelaksanaan 10 paket proyek yang kini menjadi perkara hukum.
JPU dalam sidang keenam tersebut juga menghadirkan Yd selaku Direktur CV Nengkoda Jaya.
Pemeriksaan terhadap Yd dinilai relevan untuk memperjelas kedudukan perusahaan dalam kontrak, proses pelaksanaan pekerjaan, serta hubungan antara pihak yang tercantum dalam dokumen pengadaan dengan pihak yang menjalankan pekerjaan di lapangan.
Hal ini menjadi penting mengingat CV Nengkoda Jaya turut disebut dalam rangkaian perkara dugaan pengondisian 10 paket proyek di Kabupaten PALI.
Menjelang akhir persidangan, majelis hakim menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan akan kembali menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, baik pada sidang keenam maupun persidangan sebelumnya.
Langkah tersebut dimungkinkan untuk melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap keterangan saksi, mengingat masih terdapat sejumlah keterangan yang dinilai berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan ini memperlihatkan sejumlah persoalan yang masih perlu didalami, mulai dari dugaan praktik pinjam bendera, ketidaksesuaian pelaksana pekerjaan, mekanisme pengawasan, penerimaan uang yang disebut sebagai komisi, hingga temuan mutu beton dan kekurangan volume pekerjaan.
Perkara ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penggunaan anggaran pemerintah daerah pada sektor infrastruktur permukiman dan pendidikan.
Publik tentu berharap proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, dan menyeluruh sehingga seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan bukti yang terungkap.
Seluruh keterangan saksi dan dugaan yang muncul dalam persidangan tetap harus diuji melalui proses pembuktian. Penentuan bersalah atau tidaknya para terdakwa merupakan kewenangan majelis hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(HENDRI GRADAK/RED)
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA






