DEPOK, KRIMSUS86.COM – Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100 juta yang diberikan kepada HKBP Depok Timur.
Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, PHMI telah melayangkan surat permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Nomor 429/DPP/PHMI/XI/2026.
Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, menyampaikan hal tersebut kepada awak media pada Jumat (20/11/2026).
Hermanto menjelaskan, permohonan informasi tersebut bertujuan memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.
Menurutnya, setiap rupiah uang negara yang disalurkan melalui program hibah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun material serta digunakan sesuai tujuan dan peruntukan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“PHMI tidak sedang mempersoalkan kegiatan keagamaan maupun keberadaan rumah ibadat. Fokus kami adalah memastikan bahwa penggunaan dana hibah yang bersumber dari uang rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hermanto.
PHMI: KETERBUKAAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INTEGRITAS
PHMI menilai rumah ibadat bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan moral, etika, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.
Oleh karena itu, keterbukaan mengenai penggunaan bantuan pemerintah dinilai sejalan dengan nilai-nilai integritas yang diajarkan dalam kehidupan beragama.
PHMI berharap HKBP Depok Timur dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi penggunaan dana hibah sebesar Rp100 juta tersebut.
Hermanto menegaskan, transparansi bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga keagamaan. Sebaliknya, keterbukaan justru dapat menjaga nama baik lembaga, mempertahankan kepercayaan jemaat, serta menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Ketika suatu lembaga menerima bantuan yang bersumber dari APBD, masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah bantuan tersebut digunakan sesuai peruntukannya. Transparansi merupakan bentuk tanggung jawab terhadap amanah uang rakyat,” ujarnya.
DASAR HUKUM PENGELOLAAN DANA HIBAH
PHMI menyebutkan bahwa pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD memiliki ketentuan hukum yang mengatur proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
Beberapa regulasi yang menjadi perhatian PHMI antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya ketentuan mengenai badan publik dan organisasi nonpemerintah yang menerima sumber dana dari APBN maupun APBD.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebagai dokumen yang mengatur tujuan pemberian hibah, jumlah bantuan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penggunaan dan pelaporan dana.
PHMI berpandangan, kesesuaian antara dana yang diterima, rencana penggunaan, realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban perlu menjadi perhatian dalam pengawasan dana hibah.
BELAJAR DARI SEJUMLAH KASUS PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH
Dalam keterangannya, Hermanto juga mengingatkan bahwa sejumlah perkara penyimpangan dana hibah yang berkaitan dengan rumah ibadat pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Di antaranya perkara dugaan korupsi dana hibah Sinode GMIM di Sulawesi Utara. Pada April 2025, aparat kepolisian mengumumkan penetapan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2020–2023 dengan nilai kerugian negara yang diberitakan mencapai sekitar Rp8,9 miliar.
Selain itu, terdapat pula perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pembangunan Gereja Bethesda Akoon di Maluku Tengah yang pada Juli 2025 memasuki proses hukum dengan penetapan tersangka terhadap seorang sekretaris panitia pembangunan gereja.
PHMI menegaskan, penyebutan sejumlah perkara tersebut semata-mata sebagai pembelajaran mengenai pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban dana hibah.
PHMI tidak bermaksud menyamakan ataupun mengaitkan perkara-perkara tersebut dengan HKBP Depok Timur. Hingga saat ini, permohonan informasi yang diajukan PHMI merupakan langkah untuk memperoleh kejelasan, bukan pernyataan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan dalam penggunaan dana hibah tersebut.
PHMI MINTA DOKUMEN DAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA
Untuk memperoleh informasi yang komprehensif, PHMI mendorong agar dokumen dan penjelasan mengenai penggunaan dana hibah Rp100 juta tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Adapun informasi yang menjadi perhatian PHMI meliputi:
1. Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beserta tujuan pemberian hibah.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana hibah.
3. Rincian realisasi penggunaan dana dan jenis kegiatan yang dibiayai.
4. Bukti transaksi serta dokumen pengeluaran yang sah.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
6. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang dibiayai dari dana hibah.
Menurut PHMI, informasi tersebut diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara anggaran yang diterima, peruntukan yang telah ditetapkan, serta realisasi penggunaan dana di lapangan.
PHMI DORONG PEMERINTAH KOTA DEPOK TURUT MEMBERIKAN PENJELASAN
Selain meminta keterbukaan dari pihak penerima hibah, PHMI juga mendorong Pemerintah Kota Depok melalui instansi terkait agar memberikan informasi mengenai mekanisme pemberian, penyaluran, pengawasan, serta pertanggungjawaban dana hibah tersebut.
PHMI berharap seluruh pihak dapat bersikap kooperatif sehingga proses permohonan informasi publik berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hermanto menegaskan bahwa penghormatan terhadap lembaga keagamaan harus tetap berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara.
Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan ketidaksesuaian penggunaan dana, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Rumah ibadat harus dihormati. Namun, penghormatan terhadap rumah ibadat tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan prinsip akuntabilitas atas penggunaan uang negara. Transparansi bukan ancaman bagi lembaga keagamaan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap umat, masyarakat, dan uang rakyat,” tutup Hermanto, yang juga merupakan praktisi hukum.
PHMI menegaskan akan mengawal proses permohonan informasi publik tersebut sebagai bagian dari komitmen mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, profesional, dan akuntabel.
(RED/ TIM KRIMSUS86.COM)






