BANDAR LAMPUNG | KRIMSUS86.COM, Komitmen memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika terus diperkuat melalui kolaborasi antarlembaga. Dewan Pimpinan Pusat Berantas Narkotika dan Maksiat (DPP BNM) bersama DPP Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR Indonesia) mulai menjajaki kerja sama strategis guna menghadirkan gerakan antinarkotika yang lebih konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua DPD BNM Provinsi Lampung, Sony Mahiwal, ke Kantor DPP ABR Indonesia di Bandar Lampung, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sinergi kelembagaan yang direncanakan akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), khususnya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, edukasi hukum, advokasi masyarakat, serta pendampingan hukum.
Tidak hanya sebatas membangun komunikasi organisasi, kedua pihak turut membahas sejumlah program nyata, di antaranya kampanye antinarkoba, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pembentukan posko pengaduan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
SONY MAHIWAL: PERANG TERHADAP NARKOTIKA BUTUH KETERLIBATAN SEMUA PIHAK
Ketua DPD BNM Provinsi Lampung, Sony Mahiwal, menegaskan bahwa persoalan narkotika merupakan ancaman serius yang tidak dapat ditangani hanya oleh satu institusi atau organisasi.
Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial, lembaga bantuan hukum, advokat, tokoh masyarakat, dan generasi muda.
“Persoalan narkotika tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi atau organisasi saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial dan profesi hukum. Kami ingin membangun gerakan yang tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap narkotika, tetapi juga hadir memberikan edukasi, pendampingan, dan solusi bagi masyarakat,” ungkap Sony.
Ia berharap, kerja sama tersebut mampu memperluas jangkauan gerakan antinarkotika sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian akses keadilan bagi masyarakat.
ABR INDONESIA SIAP PERKUAT ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABR Indonesia, Dr. (c) Hermawan, S.H.I., M.H., CM., SHEL, menyambut positif inisiatif kerja sama tersebut.
Hermawan menilai ancaman narkotika membutuhkan penanganan terpadu, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
“ABR Indonesia memandang bahwa perang terhadap narkotika bukan semata-mata persoalan penindakan hukum, melainkan juga tanggung jawab kemanusiaan dan sosial. Kita harus membangun kesadaran bersama, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan akses terhadap keadilan memperoleh pendampingan hukum yang layak,” tegas Hermawan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rencana pembentukan posko pengaduan dan layanan bantuan hukum gratis merupakan bentuk komitmen organisasi untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.
“Posko ini nantinya diharapkan menjadi ruang pengaduan, konsultasi, edukasi, dan akses pendampingan hukum bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak merasa sendirian ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan narkotika. Tentunya, setiap penanganan akan dilakukan secara profesional, proporsional, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
POSKO PENGADUAN NARKOTIKA, WUJUD KEHADIRAN ORGANISASI DI TENGAH MASYARAKAT
Rencana pembentukan posko pengaduan menjadi salah satu agenda penting dalam penjajakan kerja sama BNM dan ABR Indonesia.
Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, memperoleh konsultasi hukum, serta mendapatkan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, layanan bantuan hukum gratis diharapkan dapat membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum terkait narkotika, terutama mereka yang membutuhkan akses terhadap pendampingan dan perlindungan hukum.
Kedua organisasi juga menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan masyarakat sipil terhadap program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Sinergi tersebut dinilai penting karena pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, advokat, dunia pendidikan, serta seluruh komponen bangsa.
BANGUN GERAKAN NYATA, BUKAN SEKADAR SEREMONIAL
Sebagai tindak lanjut pertemuan, BNM dan ABR Indonesia akan mematangkan rencana penandatanganan MoU sekaligus menyusun program kerja bersama, termasuk mekanisme operasional posko pengaduan dan layanan bantuan hukum gratis.
Hermawan berharap, rencana kolaborasi tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan kesepakatan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program sosial yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semangat kita jelas, menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkotika, memperkuat kesadaran hukum, serta menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. BNM bergerak dalam penguatan gerakan antinarkotika, sementara ABR Indonesia siap mengambil peran melalui edukasi, advokasi, dan pendampingan hukum. Ketika kekuatan sosial dan kekuatan hukum bersatu, kita berharap lahir gerakan yang lebih efektif dan berdampak,” tutupnya.
Kolaborasi DPP BNM dan DPP ABR Indonesia diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun kekuatan masyarakat untuk melawan ancaman narkotika, memperluas akses keadilan, serta menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Kini, masyarakat menantikan realisasi komitmen tersebut melalui pembentukan posko pengaduan, pelaksanaan edukasi hukum, dan tersedianya layanan bantuan hukum gratis sebagaimana direncanakan.
DPP BNM – DPP ABR INDONESIA
Bersinergi Melindungi Masyarakat, Bergerak Menyelamatkan Generasi Bangsa.
(M. DAHLAN//RED)
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA






