MUSI BANYUASIN, KRIMSUS86.COM — Polemik keterbukaan informasi terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin kembali menjadi perhatian publik.
Persoalan yang mengemuka kini bukan lagi sekadar mengenai ada atau tidak adanya program CSR yang dilaksanakan perusahaan. Lebih jauh, masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana data mengenai nilai kontribusi, realisasi program, lokasi kegiatan, penerima manfaat serta hasil program CSR tersebut dapat diakses dan diverifikasi secara terbuka.
Pertanyaan publik pun mengarah pada satu persoalan mendasar:
Berapa sebenarnya total nilai CSR perusahaan di Musi Banyuasin, siapa saja perusahaan yang menjalankannya, ke mana program tersebut diarahkan, siapa penerima manfaatnya, dan berapa nilai yang benar-benar telah direalisasikan?
Polemik semakin menarik setelah muncul pernyataan bahwa sejumlah data perusahaan, khususnya pada sektor batubara dan minyak dan gas, disebut dapat ditelusuri melalui sistem tertentu, termasuk informasi mengenai CSR, tenaga kerja, produksi, ekspor, lifting, hingga data penerimaan yang berkaitan dengan sektor tersebut.
Dalam sebuah pernyataan disebutkan:
“Saya tinggal klik setelah diberikan user lengkap. Paket komplit: CSR, tenaga kerja, produksi + ekspor + lifting perusahaan, penerima daerah, SKK Migas.”
Pernyataan tersebut tentu masih memerlukan verifikasi mengenai sistem, akses, kewenangan, serta status keterbukaan masing-masing data.
Namun apabila data-data tersebut memang tersedia dan dapat diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka muncul pertanyaan mengenai efektivitas dan keterbukaan tata kelola informasi kepada publik.
Mengapa informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus melalui proses panjang surat-menyurat dan koordinasi, apabila data dasar sebenarnya telah tersedia dalam suatu sistem yang dapat diakses oleh pihak berwenang?
BUKAN LAGI SOAL “ADA DATA”, TETAPI APA ISI DATANYA
Publik tentu tidak cukup hanya mendapatkan penjelasan bahwa data CSR tersedia.
Masyarakat membutuhkan data yang dapat diuji.
Di antaranya:
Nama perusahaan;
Nilai kontribusi;
Jenis program;
Lokasi kegiatan;
Tahun pelaksanaan;
Penerima manfaat;
Nilai realisasi;
Bentuk bantuan;
Dokumen pendukung;
Hingga hasil dan dampak program.
CSR bukan semata angka yang tercantum dalam laporan perusahaan.
Program tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Karena itu, transparansi pelaksanaan CSR dinilai menjadi bagian penting dari tata kelola yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.
10 PERTANYAAN PUBLIK UNTUK PEMKAB DAN FORUM CSR MUBA
1. Berapa Total CSR Perusahaan di Muba?
Pertanyaan pertama adalah mengenai nilai total kontribusi CSR perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Publik membutuhkan data yang dapat diverifikasi mengenai total nilai CSR untuk tahun 2024, 2025, dan 2026.
Bukan sekadar narasi bahwa program CSR telah berjalan atau kontribusinya telah banyak diberikan.
Masyarakat membutuhkan angka yang jelas dan dapat diuji.
2. Siapa Saja Perusahaan yang Merealisasikan CSR?
Apakah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Forum CSR memiliki daftar lengkap perusahaan yang beroperasi dan menjalankan program CSR di wilayah tersebut?
Jika data tersebut tersedia, publik mempertanyakan sejauh mana daftar perusahaan dan program CSR tersebut dapat diakses secara terbuka.
3. Berapa yang Sudah Direalisasikan dan Berapa yang Masih Berupa Komitmen?
Persoalan ini dinilai penting karena komitmen tidak selalu sama dengan realisasi.
Rencana program tidak dapat langsung disamakan dengan dana atau kegiatan yang telah benar-benar dilaksanakan.
Karena itu, masyarakat membutuhkan gambaran yang jelas mengenai:
Komitmen versus realisasi.
Data tersebut penting agar publik dapat mengetahui apakah angka yang disampaikan benar-benar telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
4. Ke Mana Saja CSR Itu Mengalir?
Pertanyaan berikutnya adalah mengenai distribusi program.
Desa mana yang menerima?
Kecamatan mana yang menjadi sasaran?
Program apa yang dilaksanakan?
Berapa nilai kegiatan?
Dan siapa penerima manfaatnya?
Data tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menilai pemerataan dan efektivitas pelaksanaan program CSR.
5. Siapa yang Memverifikasi Program Benar-Benar Dilaksanakan?
Publik juga mempertanyakan mekanisme pengawasan dan verifikasi.
Apakah laporan perusahaan menjadi satu-satunya dasar?
Apakah terdapat verifikasi lapangan?
Apakah tersedia berita acara, dokumentasi, bukti serah terima dan konfirmasi kepada penerima manfaat?
Transparansi tanpa proses verifikasi yang jelas berpotensi hanya menghasilkan data administratif tanpa gambaran kondisi sebenarnya di lapangan.
6. Apakah Ada Program yang Dibiayai Lebih dari Satu Perusahaan?
Dalam sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan, dimungkinkan adanya keterlibatan lebih dari satu perusahaan.
Jika hal tersebut terjadi, publik membutuhkan penjelasan mengenai nilai kontribusi masing-masing pihak.
Apakah kontribusi dicatat secara terpisah?
Bagaimana mekanisme pembagian pembiayaan?
Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program?
7. Bagaimana dengan Program yang Juga Muncul dalam APBD?
Isu mengenai kemungkinan adanya program yang memiliki keterkaitan dengan pembiayaan pemerintah daerah juga perlu dijelaskan secara terbuka.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program Balai Latihan Kerja (BLK).
Apabila terdapat kegiatan yang telah memperoleh dukungan melalui APBD dan pada saat bersamaan juga memperoleh pembiayaan CSR dengan objek atau sasaran yang berkaitan, maka publik berhak mendapatkan penjelasan.
Apakah hal tersebut merupakan bentuk sinergi?
Pembagian pembiayaan?
Co-funding?
Atau terdapat potensi tumpang tindih yang perlu dievaluasi?
Pertanyaan tersebut tentu tidak dapat dijawab berdasarkan asumsi.
Dokumen dan mekanisme pertanggungjawaban harus menjadi dasar penjelasan.
8. Mengapa Data CSR Tahun 2024–2026 Belum Dibuka?
Inilah salah satu pertanyaan yang paling banyak disorot.
Jika data CSR telah tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan, mengapa data periode 2024, 2025 hingga 2026 disebut belum dibuka secara lengkap kepada publik?
Dalam pernyataan yang beredar bahkan muncul kalimat:
“Eh kira-kira kenapa ya saya tidak beri 2024–2026. Menjaga perasaan.”
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan dan membutuhkan penjelasan dari pihak yang berwenang.
Apabila terdapat alasan administratif, teknis, proses verifikasi atau dasar hukum tertentu yang menyebabkan data belum dapat dibuka, maka alasan tersebut dinilai perlu disampaikan secara terbuka.
Data publik harus dijaga akurasi dan validitasnya, bukan dibiarkan menimbulkan spekulasi.
9. Apa Maksud Data Tahun 2026 Disebut Bisa “Mengganggu Fokus Kepala Daerah”?
Pernyataan lain yang muncul menyebut:
“Terutama yang 2026 saya bukan gak mau tapi merusak, mengganggu fokus kepala daerah yang aku hormati dan cintai.”
KRIMSUS86.COM menegaskan, pernyataan tersebut bukan merupakan bukti adanya pelanggaran hukum atau kesalahan pihak tertentu.
Namun karena pernyataan tersebut telah menimbulkan pertanyaan publik, maka penjelasan diperlukan agar tidak berkembang menjadi berbagai spekulasi.
Data apa yang dimaksud?
Mengapa keterbukaan data CSR tahun 2026 dianggap dapat mengganggu fokus kepala daerah?
Apakah data tersebut masih dalam tahap verifikasi?
Apakah program masih berjalan?
Ataukah terdapat persoalan administratif yang belum diselesaikan?
Jika terdapat alasan yang dapat dijelaskan kepada publik, maka penjelasan tersebut diharapkan dapat disampaikan secara terbuka dan proporsional.
10. Siapa yang Sebenarnya Memegang Kendali Data CSR Muba?
Pertanyaan terakhir sekaligus yang paling fundamental adalah mengenai tata kelola data.
Siapa sebenarnya yang mengelola database CSR di Musi Banyuasin?
Apakah Pemerintah Kabupaten?
Forum CSR?
OPD teknis?
Perusahaan?
Atau terdapat sistem tertentu yang menjadi pusat pengumpulan data?
Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai:
Siapa administrator data?
Siapa yang melakukan validasi?
Siapa yang berwenang melakukan pembaruan?
Dan siapa yang bertanggung jawab apabila data yang disampaikan kepada publik berbeda dengan kondisi atau realisasi di lapangan?
Masyarakat membutuhkan kejelasan tata kelola, bukan saling lempar tanggung jawab.
CSR BUKAN DANA APBD, NAMUN PUBLIK BERHAK MENGETAHUI
Perlu dipahami bahwa CSR bukan merupakan dana APBD.
CSR merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
Namun ketika pelaksanaan program tersebut bersinggungan dengan pembangunan daerah, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan program pemerintah, maka transparansi menjadi bagian penting dari tata kelola yang sehat.
Masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana program tersebut direncanakan dan dilaksanakan.
JANGAN SAMPAI TRANSPARANSI HANYA BERHENTI PADA SEREMONI
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas ekonomi besar, termasuk sektor sumber daya alam, perkebunan, minyak dan gas serta sektor lainnya.
Karena itu, pembicaraan mengenai kontribusi sosial perusahaan terhadap masyarakat menjadi sangat relevan.
Transparansi CSR tidak cukup berhenti pada pernyataan:
“Program sudah dilaksanakan.”
Publik membutuhkan:
ANGKANYA.
DOKUMENNYA.
PERUSAHAANNYA.
LOKASINYA.
PENERIMANYA.
REALISASINYA.
DAN HASILNYA.
Apabila memungkinkan sesuai ketentuan hukum dan klasifikasi informasi, data tersebut diharapkan dapat disajikan dalam format yang mudah dipahami masyarakat.
JIKA DATA SUDAH VALID, KETERBUKAAN DAPAT MENJAWAB SPEKULASI
Inti dari polemik ini bukanlah tuduhan tanpa dasar.
Tidak semua informasi wajib dibuka tanpa batas.
Informasi tertentu dapat memiliki klasifikasi dan pengecualian berdasarkan ketentuan hukum.
Namun, untuk informasi yang dapat dibuka dan dipertanggungjawabkan kepada publik, keterbukaan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Jika data belum lengkap, jelaskan.
Jika masih diverifikasi, sampaikan prosesnya.
Jika terdapat informasi yang dikecualikan, jelaskan dasar hukumnya.
Dan apabila data telah final serta dapat dibuka kepada publik, maka keterbukaan akan menjadi jawaban paling efektif terhadap berbagai pertanyaan.
MUBA 70 TAHUN, JANGAN BIARKAN DATA CSR MENJADI MISTERI
Momentum usia 70 tahun Kabupaten Musi Banyuasin seharusnya menjadi bagian dari evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Lebih terbuka.
Lebih terukur.
Lebih terdokumentasi.
Dan lebih siap mempertanggungjawabkan setiap data kepada masyarakat.
Pertanyaan publik hari ini pada dasarnya sederhana:
Berapa total CSR Muba?
Siapa perusahaannya?
Ke mana programnya?
Siapa penerimanya?
Berapa realisasinya?
Apa hasilnya?
Dan mengapa data tahun 2024–2026 belum dibuka secara lengkap?
Jika semuanya telah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik.
Jika belum lengkap, jelaskan.
Jika masih dalam verifikasi, tunjukkan prosesnya.
Namun masyarakat tidak seharusnya berhenti hanya pada jawaban:
“Datanya ada.”
Dalam era keterbukaan informasi, pertanyaan publik kini berkembang menjadi:
“Kalau memang datanya ada dan dapat dibuka, mengapa masyarakat belum dapat melihatnya?”
CSR bukan sekadar panggung pencitraan.
CSR bukan sekadar klaim keberhasilan.
Dan transparansi bukan ancaman.
Transparansi merupakan bagian dari keberanian sebuah institusi untuk mempertanggungjawabkan informasi dan kebijakan kepada masyarakat.
MUBA MAJU BUKAN KARENA DATA DISIMPAN.
MUBA MAJU KETIKA DATA BERANI DIBUKA, DIUJI, DIKLARIFIKASI, DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
KRIMSUS86.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Forum CSR, OPD terkait, perusahaan maupun pihak-pihak yang disebut atau memiliki informasi relevan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta prinsip pemberitaan yang akurat, berimbang dan beritikad baik.
(Enis//red)
