MAKASSAR, SULAWESI SELATAN | KRIMSUS86.COM — Peran organisasi mahasiswa daerah kembali menjadi sorotan di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Organisasi daerah dinilai tidak boleh hanya menjadi ruang berkumpul dan bersilaturahmi, melainkan harus mampu mengambil posisi strategis dalam membaca persoalan daerah serta melahirkan gagasan yang dapat mendorong perubahan.
Hal tersebut menjadi fokus dalam Dialog Publik Perhimpunan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin (PMB-UH) Latenritatta bertajuk “Peran Organisasi Daerah dalam Meningkatkan Pemajuan dan Pembangunan Daerah”, yang digelar di Kafe Ekspresi, Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Dialog publik tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi bagi PMB-UH Latenritatta dalam mengevaluasi arah gerakan organisasi untuk merespons berbagai kebutuhan dan persoalan pembangunan di Kabupaten Bone.
Forum ini mempertemukan pengurus dan warga organisasi yang telah berkiprah sebagai akademisi, profesional maupun di ranah politik, mahasiswa baru Universitas Hasanuddin asal Bone, serta sejumlah organisasi mahasiswa dan organisasi daerah.
Tiga narasumber turut hadir dalam dialog tersebut, yakni Dr. H. Yusdar, S.H., S.E., M.H., C.MTr., C.PS., Isal Zulkarnain, S.Stat., dan Muh. Rifki Ar Rahman.
Dr. H. Yusdar: Organisasi Harus Mampu Beradaptasi
Dalam pemaparannya, Dr. H. Yusdar mengulas perjalanan dan perkembangan organisasi daerah dari masa ke masa. Menurutnya, perubahan sosial dan perkembangan zaman menuntut setiap organisasi untuk terus melakukan penyesuaian tanpa meninggalkan nilai, identitas, serta fondasi yang menjadi karakter organisasi.
Pandangan tersebut dinilai relevan bagi PMB-UH Latenritatta dan organisasi mahasiswa daerah lainnya.
Organisasi, menurutnya, tidak cukup hanya mempertahankan eksistensi kelembagaan, tetapi juga harus mampu membaca perubahan lingkungan sosial serta memahami kebutuhan masyarakat di daerah asalnya.
Dengan demikian, keberadaan organisasi daerah diharapkan tidak berhenti pada aktivitas internal semata, tetapi berkembang menjadi kekuatan intelektual dan sosial yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah.
Isal Zulkarnain Soroti Kemiskinan dan Pendidikan Bone
Sementara itu, Isal Zulkarnain, S.Stat., membawa diskusi pada persoalan pembangunan Kabupaten Bone melalui pendekatan berbasis data.
Dalam pemaparannya, ia menyebut tingkat kemiskinan Kabupaten Bone berada di kisaran 9,58 persen atau sekitar 73,03 ribu orang. Sementara pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Bone disebut berada pada angka 7,55 tahun.
Data tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan Kabupaten Bone masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Isal, pendidikan merupakan salah satu instrumen penting yang perlu mendapat perhatian serius. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dinilai memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pendekatan berbasis data tersebut sekaligus menegaskan pentingnya organisasi daerah memahami persoalan secara objektif sebelum menyusun agenda gerakan maupun menyampaikan rekomendasi kebijakan.
Muh. Rifki Ar Rahman: Organisasi Jangan Berhenti di Seremonial
Pandangan lebih kritis disampaikan oleh Muh. Rifki Ar Rahman. Ia mendorong adanya rekonstruksi terhadap cara pandang dan arah gerak organisasi daerah.
Menurutnya, organisasi mahasiswa daerah tidak boleh berhenti pada kegiatan internal, proses kaderisasi, maupun agenda seremonial semata.
Organisasi harus memiliki kemampuan membaca data, mengidentifikasi persoalan masyarakat, kemudian menerjemahkannya menjadi gagasan, kajian, rekomendasi, serta kerja nyata.
“Organisasi daerah harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi daerah tanpa kehilangan nilai-nilai yang telah terbangun di dalam organisasi,” menjadi salah satu penekanan dalam dialog tersebut.
Rifki juga menempatkan PMB-UH Latenritatta sebagai mitra kritis sekaligus mitra kerja pemerintah.
Sebagai mitra kritis, organisasi mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, organisasi juga dapat menjadi mitra kerja melalui penyampaian gagasan, kajian, dan solusi konstruktif bagi pembangunan daerah.
Kolaborasi Hexahelix untuk Kemajuan Bone
Untuk memperkuat peran organisasi daerah, pendekatan Hexahelix dinilai dapat menjadi salah satu strategi yang relevan dalam membangun ekosistem pembangunan yang lebih terbuka dan kolaboratif.
Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, komunitas atau organisasi, media, serta dukungan regulasi dapat menjadi kekuatan bersama dalam mendorong pembangunan daerah.
Dalam konteks tersebut, organisasi daerah memiliki peluang strategis untuk menjadi penghubung berbagai potensi yang ada.
Mahasiswa dan kaum intelektual dapat berkontribusi melalui riset dan gagasan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Dunia usaha memiliki sumber daya serta kapasitas ekonomi. Komunitas memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sementara media dapat memperluas ruang publik sekaligus mengawal isu-isu pembangunan.
Melalui kolaborasi tersebut, organisasi daerah diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang secara bersama-sama mendorong kemajuan Kabupaten Bone.
Dialog publik tersebut pada akhirnya tidak hanya mempertanyakan eksistensi organisasi daerah, tetapi juga mengajak seluruh elemen untuk melihat sejauh mana organisasi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan daerah asalnya.
PMB-UH Latenritatta diharapkan mampu berkembang melampaui fungsi sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Bone di Universitas Hasanuddin.
Organisasi tersebut didorong menjadi ruang produksi gagasan, kaderisasi kepemimpinan, penguatan kapasitas intelektual, pelaksanaan kontrol sosial, sekaligus penggerak kolaborasi pembangunan daerah.
Di tengah tantangan kemiskinan, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi mahasiswa daerah dinilai memiliki posisi strategis untuk ikut mengawal masa depan Kabupaten Bone.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar apakah organisasi daerah masih relevan, melainkan seberapa besar kontribusi dan dampak nyata yang mampu dihadirkan bagi kemajuan masyarakat dan daerah asalnya.
Mj@.19/Redaksi
