LAMPUNG TENGAH | Krimsus86.com Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Lampung Tengah, Hefni, didampingi sejumlah pimpinan lembaga dan organisasi, mendatangi Mapolres Lampung Tengah, Jumat (14/8/2026).
Kedatangan Hefni tersebut untuk melaporkan seorang oknum ketua LSM berinisial BTM yang diduga mengunggah foto dan video dirinya melalui media sosial. Dalam unggahan tersebut, Hefni disebut dengan istilah “Bang Jago” dan “kebal hukum”.
Hefni mengatakan, dirinya bersama keluarga merasa keberatan atas penyebutan tersebut, terlebih foto dan videonya ditampilkan dalam konten yang kemudian beredar di media sosial.
“Saya dan keluarga tidak terima jika saya disebut Bang Jago serta foto atau video saya ditampilkan di media sosial oleh salah satu oknum LSM. Sebelumnya saya diberitahu oleh kawan saya dari LSM GMBI, Hermansyah S. Raya, mengenai video TikTok yang telah beredar tentang saya,” ujar Hefni.
Setelah mengetahui adanya konten tersebut, Hefni memutuskan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polres Lampung Tengah. Ia hadir didampingi sejumlah rekan dari berbagai lembaga dan organisasi.
Menurut Hefni, persoalan tersebut bermula ketika NGO JPK dan PGK melakukan aksi demonstrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Saat itu, dirinya menyampaikan pandangan terkait aksi tersebut karena LMP, menurutnya, memiliki komitmen untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Laskar Merah Putih merupakan organisasi yang bermitra dengan pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga persatuan, keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI. Kemitraan tersebut tentu kami jalankan sesuai aturan dan tetap menghormati tugas serta kewenangan masing-masing,” katanya.
Ia menegaskan, kemitraan tersebut bukan berarti LMP berada di bawah pemerintah, TNI maupun Polri, melainkan merupakan bentuk sinergi dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga kondusivitas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya tidak pernah mencari gara-gara dengan lembaga atau organisasi lain. Menurut saya, kita hanya berbeda bendera, tetapi memiliki tujuan yang sama untuk berjuang demi NKRI dan masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Namun, Hefni menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam apabila persoalan tersebut menyangkut nama baik dirinya dan keluarga.
“Kalau sudah menyangkut saya dan keluarga, saya tidak akan diam. Silakan dibuktikan melalui jalur hukum, jangan hanya berkoar di media sosial,” tegas Hefni.
Dalam kesempatan tersebut, Hefni didampingi Ketua LSM GMBI Distrik Lampung Tengah Hermansyah S. Raya, Ketua Ormas Bravo5 Irawan Syahendra, Ketua LSM GIB Roni Rifendra, Ketua LSM PKAN-RI Syaiful, serta Sekretaris YLPK PERARI Provinsi Lampung.
Hermansyah Mengaku Kaget Melihat Video Hefni di TikTok
Hermansyah S. Raya selaku Ketua LSM GMBI Distrik Lampung Tengah mengatakan, dirinya pertama kali mengetahui konten tersebut ketika sedang melihat tayangan di media sosial TikTok.
“Malam hari saat saya sedang melihat TikTok, saya kaget melihat wajah rekan saya, Hefni, Ketua Laskar Merah Putih, berada dalam salah satu video yang diunggah akun bernama Lembaga Masyarakat. Video tersebut kemudian dilihat oleh banyak orang,” ujar Hermansyah.
Setelah melihat video tersebut, Hermansyah mengaku langsung mengirimkan video itu kepada Hefni agar yang bersangkutan mengetahui adanya unggahan yang menggunakan foto atau videonya.
“Kemudian saya kirimkan video tersebut kepada rekan saya Hefni agar dia mengetahui bahwa foto atau videonya telah diunggah oleh oknum tersebut. Setelah itu, saya dan rekan-rekan lainnya diminta untuk mendampingi beliau membuat laporan ke Polres Lampung Tengah,” jelasnya.
Tempuh Jalur Hukum
Dalam laporan tersebut, pihak Hefni mempersoalkan dugaan pencemaran nama baik serta dugaan pelanggaran ketentuan terkait aktivitas di media elektronik.
Kendati demikian, penerapan pasal pidana nantinya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur hukum yang disangkakan.
Perlu ditegaskan bahwa penggunaan atau pengunggahan foto seseorang tanpa izin tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maupun pencemaran nama baik. Penilaian hukum tetap bergantung pada konteks penggunaan foto, isi unggahan, tujuan, dampak yang ditimbulkan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pasal yang diterapkan.
Pihak pelapor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Sahrul//red)
