BATURAJA, KRIMSUS86.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis, LSM, Insan Pers, serta South Sumatra Corruption Watch (SCW) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Senin (3/8/2026). Aksi berlangsung di tiga titik, yakni Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) OKU, Rumah Dinas Bupati OKU, dan Gedung DPRD Kabupaten OKU.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi terkait dugaan berbagai persoalan dalam tata kelola Dinas Pendidikan Kabupaten OKU. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten OKU melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan serta meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti berbagai dugaan yang disampaikan.
Koordinator aksi, Hendri Marico, menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan pelayanan di sektor pendidikan. Menurutnya, masyarakat menginginkan transparansi, akuntabilitas, serta langkah evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik.
Sementara itu, perwakilan South Sumatra Corruption Watch (SCW), Antoni Chaniago, menyampaikan bahwa pihaknya berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan masyarakat. Ia menyebut, apabila tidak ada tindak lanjut, berbagai dokumen dan laporan yang dimiliki akan disampaikan kepada instansi terkait di tingkat pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan sejumlah poin yang menjadi perhatian, di antaranya dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah, dugaan ketidakjelasan pengelolaan anggaran program seragam sekolah gratis Tahun Anggaran 2025/2026, dugaan penyimpangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta dugaan intervensi terhadap kewenangan sekolah. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan penelusuran oleh aparat maupun instansi yang berwenang.
Selain itu, massa juga meminta Inspektorat Daerah melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten OKU guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten OKU, Awal Fajri, menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku. Ia menyampaikan komitmen untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji dan menelusuri berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Massa aksi memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Kabupaten OKU untuk menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi apabila tidak terdapat perkembangan sesuai harapan.
Di akhir kegiatan, massa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres OKU dan Kodim 0403/OKU yang dinilai telah mengamankan jalannya aksi secara tertib, humanis, dan kondusif sehingga penyampaian aspirasi berlangsung dengan aman.
Aksi demonstrasi berakhir dengan tertib setelah dilakukan penyampaian aspirasi dan dialog singkat antara perwakilan massa dengan anggota DPRD Kabupaten OKU.
(Red//Red)
