Jakarta | Krimsus86.com – Ketua Umum Srikandi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), Rosita Gosi, menilai bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat kecil, masih belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Rosita, berbagai keluhan dari masyarakat menunjukkan masih adanya hambatan dalam proses pengajuan dan pencairan dana KUR, terutama terkait persyaratan administrasi yang dinilai terlalu rumit dan membebani calon penerima manfaat.
“Di atas kertas, KUR hadir untuk menopang dan mengembangkan usaha rakyat dengan bunga ringan dan persyaratan yang seharusnya mudah dipenuhi. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak pelaku UMKM, khususnya perempuan dan masyarakat pedesaan, yang mengeluhkan sulitnya mengakses program tersebut. Mereka harus berulang kali melengkapi dokumen yang tidak dimiliki hingga akhirnya mengurungkan niat mengajukan karena merasa dipersulit,” ujar Rosita Gosi, Minggu (21/6/2026).
Rosita menegaskan bahwa apabila persyaratan KUR dibuat sama beratnya dengan pinjaman komersial pada umumnya, maka tujuan utama program tersebut sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menjadi tidak optimal.
Menurutnya, hambatan birokrasi yang berlebihan justru berpotensi menutup akses bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan tambahan modal usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sulitnya akses dan birokrasi yang mempersulit administrasi pinjaman harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kami berharap Presiden Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan pelaksana dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran KUR,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rosita mendesak adanya penyederhanaan persyaratan administrasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Ia juga meminta penguatan sistem pengawasan agar tidak terjadi praktik-praktik yang memperlambat proses pengajuan atau bahkan menimbulkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
“KUR merupakan amanah negara untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia ini terkesan eksklusif dan hanya mudah diakses oleh kelompok tertentu. Harus ada kemudahan yang nyata agar dana KUR benar-benar sampai kepada para pelaku UMKM yang setiap hari berjuang menggerakkan roda perekonomian keluarga dan daerah,” tambahnya.
Sebagai organisasi yang konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat, Srikandi DPP PWDPI menyatakan akan terus menampung aspirasi para pelaku usaha dan mengawal perbaikan kebijakan penyaluran KUR agar program tersebut benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat kecil, bukan justru menjadi beban tambahan akibat prosedur yang berbelit-belit.
Pewarta: M. Dahlan
Sumber: Humas DPP PWDPI
Foto: Ketua Umum Srikandi DPP PWDPI, Rosita Gosi.
