KRIMSUS86.COM- Indramayu, Jawa Barat | Senin, 29 Desember 2025
Gerakan Rakyat Cipedang (GARANG) Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar aksi aspirasi damai dan audiensi dengan Pemerintah Desa Cipedang pada Senin (29/12/2025). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Cipedang tersebut diikuti lebih dari 100 warga dan berjalan aman, tertib, serta kondusif.
Aksi aspirasi damai ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. GARANG menyampaikan aspirasi terkait penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kuwu Desa Cipedang.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan GARANG bertemu langsung dengan Kuwu Desa Cipedang, Tonorih, yang didampingi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipedang. Turut hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bongas, yakni Camat Bongas Deddy Irawan, S.Sos., M.AP., Kapolsek Bongas IPTU Fahrudin, S.Pd.I., CHRA., serta perwakilan Danramil 1616/Kandanghaur.
Sorotan APBDesa Tahun Anggaran 2025
Penanggung Jawab Aksi GARANG, Galih Kusuma, menyampaikan bahwa aspirasi warga berangkat dari informasi publik berupa infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Cipedang Tahun Anggaran 2025 yang dinilai masih memerlukan penjelasan lebih rinci.
“Aspirasi dan audiensi ini berangkat dari informasi publik yang terpampang dalam infografis APBDesa Cipedang Tahun Anggaran 2025. Setelah kami pelajari, terdapat sejumlah pos anggaran yang menurut kami masih belum jelas peruntukan dan realisasinya,” ujar Galih.
Ia menyoroti bidang penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak desa, yang dalam infografis APBDesa tercantum anggaran sebesar Rp215.680.000 untuk sub-bidang penanggulangan bencana dan Rp54.000.000 untuk sub-bidang keadaan mendesak.
“Kami mempertanyakan dana tersebut digunakan untuk kegiatan apa, mengingat hingga saat ini masyarakat belum melihat adanya kegiatan penanggulangan bencana, sementara Desa Cipedang juga tidak mengalami bencana alam dalam periode tersebut,” jelasnya.
Ketahanan Pangan, BLT, dan BUMDes Jadi Perhatian
Selain itu, GARANG juga menyoroti bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya sub-bidang pertanian dan peternakan. Dalam infografis APBDesa tercantum anggaran sebesar Rp126.139.800, dengan total nilai mencapai Rp162.737.000.
“Kami berharap pemerintah desa dapat menjelaskan secara terbuka terkait kegiatan ketahanan pangan, sasaran penerima, bentuk kegiatan, serta dampaknya bagi masyarakat,” tambah Galih.
Masukan warga juga disampaikan terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, serta penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang setiap tahun dianggarkan namun manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Komitmen Transparansi dan Tindak Lanjut
Galih menegaskan bahwa aksi aspirasi damai ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun Pemilihan Kuwu (Pilwu).
“Ini murni bentuk kepedulian dan kecintaan kami terhadap Desa Cipedang. Kami ingin pemerintahan desa berjalan secara transparan, komunikatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari administrasi, aksi ini memiliki penanggung jawab Galih Kusuma dengan koordinator lapangan Imam Taswidi, Marnodo, dan Saidi. Aksi tersebut juga ditembuskan secara resmi kepada Camat Bongas, Kapolsek Bongas, Danramil 1616/Kandanghaur, BPD Desa Cipedang, Pendamping Desa (PD), serta Pendamping Lokal Desa (PLD).
Menanggapi aspirasi warga, Pemerintah Desa Cipedang menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhir audiensi, pihak GARANG menerima salinan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kuwu Desa Cipedang Periode 2024–2025 serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada periode yang sama.
Aksi aspirasi damai ini menjadi bagian dari pendidikan demokrasi di tingkat desa dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Sumber: GARANG Desa Cipedang
Liputan: Aksi Massa Cipedang
Reporter: Wardono Hs.S.E
Korwil: Jawa Barat
