Lampung Timur – Krimsus86.com
Selasa (05/05/2026)
Dugaan pengelolaan limbah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai standar menjadi sorotan masyarakat di Desa Ngesti Karya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.
Berdasarkan hasil investigasi tim awak media di lapangan pada Selasa (05/05/2026), ditemukan adanya dugaan pembuangan limbah dapur MBG langsung ke saluran irigasi pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan warna air, menimbulkan bau menyengat, serta munculnya busa di permukaan air.
Sejumlah warga setempat mengeluhkan dampak yang mulai dirasakan, terutama pada tanaman padi yang mengalami pertumbuhan tidak merata, bahkan sebagian mulai mengering.
“Air irigasi sekarang berubah warna dan baunya menyengat. Tanaman padi juga mulai terdampak,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Temuan ini memunculkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan potensi gangguan terhadap ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Tim media menilai permasalahan ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG di tingkat daerah, khususnya terkait sistem pengelolaan limbah dapur.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi bagi pelajar. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, aspek lingkungan dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian.
Sejumlah pihak mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas terkait pengelolaan limbah dapur MBG.
SOP tersebut diharapkan mencakup kewajiban penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kepemilikan izin lingkungan, serta pengawasan berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur MBG, khususnya di wilayah Lampung Timur, guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur MBG maupun Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat belum memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Masyarakat berharap adanya langkah cepat dan tegas dari pihak terkait agar permasalahan ini segera ditangani serta tidak berdampak lebih luas terhadap lingkungan dan ketahanan pangan.
(M.Dahlan//red)
