BUOL | Krimsus86.com Kedatangan jaksa baru yang akan bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol, Andi Herman, S.H., M.H., disambut dengan harapan besar dari masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat membawa semangat baru dalam penanganan berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Buol.
Salah satu perhatian masyarakat tertuju pada laporan warga Desa Inalatan terkait dugaan penyimpangan pembangunan SDN 1 Bunubogu. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan perkembangan penanganan temuan sekitar Rp13 miliar di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol yang disebut berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dua persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai proses hukum dan tindak lanjut atas dugaan permasalahan yang telah dilaporkan maupun ditemukan dalam pemeriksaan.
Sorotan Temuan Sekitar Rp13 Miliar di BPKAD
Kasus terkait temuan sekitar Rp13 miliar di BPKAD Kabupaten Buol menjadi salah satu persoalan yang mendapat sorotan masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada media menyebutkan bahwa penanganan perkara tersebut sebelumnya telah dialihkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk ditangani oleh Kejari Buol.
Masyarakat kini mempertanyakan perkembangan penanganannya dan berharap adanya penjelasan resmi mengenai sejauh mana proses tersebut telah berjalan.
Masyarakat menilai, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian negara, maka proses penanganannya perlu dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, status dan nilai kerugian negara tersebut tetap perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan dan penanganan resmi oleh lembaga berwenang.
Dugaan Permasalahan Pembangunan SDN 1 Bunubogu
Selain persoalan di BPKAD, laporan warga Desa Inalatan mengenai dugaan pembangunan SDN 1 Bunubogu yang disebut tidak sesuai spesifikasi teknis juga menjadi perhatian.
Warga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran hingga hasil akhir pembangunan.
Masyarakat juga meminta pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dalam proses pembangunan, termasuk Kepala SDN 1 Bunubogu, Saripudin, dapat dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan.
Permintaan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat agar setiap dugaan penyimpangan dapat diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan asumsi semata.
Harapan terhadap Jaksa Baru
Dengan hadirnya Andi Herman, masyarakat berharap Kejari Buol dapat memberikan perhatian terhadap berbagai laporan dan persoalan hukum yang masih menjadi tanda tanya publik.
“Kami berharap Bapak Andi Herman membawa angin segar. Baik kasus sekolah di Inalatan maupun persoalan sekitar Rp13 miliar di BPKAD yang disebut telah dialihkan dari Kejati Sulteng, kami berharap ada kejelasan dan kepastian proses hukumnya. Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum,” ujar salah seorang perwakilan warga.
Masyarakat juga berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan dan tanpa pandang bulu. Kejelasan informasi mengenai perkembangan suatu perkara dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh pernyataan resmi dari Kejari Buol maupun Andi Herman, S.H., M.H., mengenai perkembangan dan langkah penanganan kedua persoalan tersebut.
Reporter: Syafri Sakula, S.IP
BIRO BUOL
