Krimsus86.com Makassar, 4 Mei 2026 – Pelaksanaan May Day Fest 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, menjadi momentum penting dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Sulawesi Selatan. Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) menilai kegiatan ini tidak sekadar seremonial, melainkan ruang konsolidasi yang berhasil mendorong lahirnya sejumlah komitmen dari pemerintah dan aparat terkait.
Perwakilan Koalisi Kerakyatan dari Sekretariat KPBI, Bung Tono, menyampaikan bahwa peringatan tahun ini membuka ruang dialog yang selama ini terbatas bagi buruh dan masyarakat kecil.
“Ini bukan kegiatan seremonial, melainkan hasil dari konsolidasi dan tekanan gerakan. Apa yang lahir hari ini adalah langkah awal yang akan terus kami kawal,” ujarnya.
KGR memaparkan sejumlah capaian dalam agenda tersebut, di antaranya pembentukan mediator ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa dan Maros, optimalisasi desk ketenagakerjaan di Polda Sulawesi Selatan untuk menindak perusahaan yang tidak menjalankan putusan hukum, serta pembahasan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang disertai akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, KGR juga mendorong program sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin kota serta rencana pembangunan hunian vertikal bagi buruh.
Koordinator KGR Sulawesi Selatan, Akhmad Rianto, menegaskan bahwa persoalan buruh bersifat struktural dan mencakup berbagai aspek mendasar, mulai dari sistem kerja yang dinilai tidak adil, praktik outsourcing, kontrak kerja tidak pasti, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga lemahnya penegakan hukum.
“Masalah buruh bukan hanya soal upah, tetapi juga sistem yang belum berpihak. Negara harus hadir secara nyata,” tegasnya.
KGR juga mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang lebih partisipatif dan berpihak kepada buruh, termasuk kewajiban penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) di lingkungan kerja.
Di sisi lain, KGR menyoroti penanganan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar yang dinilai masih belum humanis.
“Penataan harus dilakukan dengan pendekatan dialog dan solusi, bukan penggusuran sepihak. PKL perlu dibina dan difasilitasi,” ujar Rianto.
Sebagai solusi, KGR mendorong relokasi yang layak serta jaminan keberlanjutan usaha melalui akses pembiayaan seperti KUR. Pemerintah Kota Makassar disebut telah merespons dengan membuka ruang dialog yang lebih partisipatif.
KGR juga menyoroti isu permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dengan mendorong percepatan program reforma agraria dan sertifikasi tanah melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN.
Meski demikian, KGR menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan masih memerlukan evaluasi ke depan.
“Kami menyadari kegiatan ini belum sempurna. Namun ini merupakan langkah awal dalam membangun pendekatan baru yang menggabungkan aksi massa dan dialog,” ungkap Bung Tono.
KGR menegaskan bahwa seluruh komitmen yang telah disepakati harus direalisasikan secara nyata.
“Kesepakatan ini adalah hasil perjuangan. Jika tidak dijalankan, kami siap kembali menyuarakan aspirasi dengan kekuatan yang lebih besar,” tegas Rianto.
May Day Fest 2026 di Makassar diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, pedagang, hingga komunitas rakyat. Momentum ini diharapkan menjadi fondasi dalam memperkuat persatuan gerakan rakyat demi terwujudnya keadilan sosial.
(Mj@.19 / Redaksi)
