Krimsus86.com Indramayu, 4 Mei 2026 – Ratusan nelayan dan juragan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) mendesak pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dinilai semakin memberatkan aktivitas melaut.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan mimbar bebas nelayan Pantura yang digelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (4/5/2026).
Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menyampaikan bahwa harga solar non-subsidi yang saat ini mendekati Rp30.000 per liter telah membuat nelayan kesulitan untuk beroperasi, khususnya bagi kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT).
“Sudah hampir dua bulan banyak nelayan tidak melaut karena harga solar tidak terjangkau. Jika dipaksakan, mereka justru akan mengalami kerugian besar,” ujar Kajidin.
Ia mengungkapkan, di Pelabuhan Karangsong, lebih dari 200 kapal berukuran besar saat ini terpaksa bersandar dan tidak beroperasi akibat tingginya harga BBM. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan rendahnya harga jual hasil tangkapan ikan di pasaran.
Menurutnya, situasi ini berpotensi mengancam keberlangsungan ekonomi nelayan di wilayah Pantura apabila tidak segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Sebagai solusi, GNP mengusulkan adanya kebijakan subsidi silang atau skema khusus penyediaan solar bagi nelayan, terutama untuk kapal berukuran besar, guna menjaga keberlanjutan usaha perikanan.
“Kami bersama nelayan se-Pantura Jawa berencana menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Presiden. Kenaikan harga solar yang dipengaruhi situasi geopolitik global sangat berdampak pada nelayan. Jika kondisi ini terus berlanjut, nelayan bisa lumpuh,” tegasnya.
Aksi tersebut diikuti oleh ratusan juragan kapal, anak buah kapal (ABK), serta pengurus koperasi perikanan. Dalam kegiatan itu, mereka juga membacakan sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Tuntutan ini akan kami sampaikan melalui Bupati Indramayu untuk diteruskan kepada pemerintah pusat,” tambah Kajidin.
Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga BBM dan memberikan perlindungan bagi sektor perikanan, demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
(Wardono // Redaksi)
