Krimsus86.com Jakarta, 28 April 2026 — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk melakukan “reset total” terhadap sistem lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Langkah ini difokuskan pada pemberantasan peredaran narkoba, praktik pungutan liar (pungli), serta berbagai pelanggaran yang mencederai integritas institusi pemasyarakatan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang digelar di Tangerang, Senin (27/4/2026). Ia menegaskan bahwa peringatan ini menjadi titik balik menuju tata kelola lapas dengan paradigma baru yang lebih transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai publik merasa berdirinya kementerian ini tidak membawa perubahan. Kita harus menghapus praktik narkoba, pungli, hingga penyiksaan oleh oknum pegawai,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Imipas telah memindahkan sebanyak 2.554 warga binaan ke Nusakambangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 83 persen merupakan narapidana kasus narkotika, sementara sisanya termasuk warga binaan dengan tingkat risiko tinggi.
Penegakan disiplin juga diterapkan secara internal. Sebanyak 365 pegawai lapas yang terindikasi melanggar disiplin, tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP), hingga terlibat pungli, turut dipindahkan ke Nusakambangan untuk menjalani pembinaan mental dan peningkatan disiplin kerja.
Selain itu, kementerian terus mengintensifkan razia gabungan serta pelaksanaan tes urine secara berkala sebagai bagian dari upaya sistematis dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika di dalam lapas.
Meski demikian, pendekatan yang dilakukan tidak semata represif. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT), pegawai berprestasi, serta mitra kerja yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan.
“Ketegasan dalam penindakan harus berjalan seiring dengan penghormatan bagi mereka yang berprestasi. Jadikan capaian ini sebagai tolok ukur kinerja ke depan,” pungkasnya.(Js // red)
