Krimsus86.com/Karawang, _
Di saat keluarga pasien datang dengan hati penuh cemas, memikirkan keselamatan orang tercinta yang sedang terbaring sakit, mereka justru masih harus dibebani tarif parkir yang dinilai mencekik di RSUD Karawang. Kondisi ini kembali memantik kemarahan publik dan menjadi sorotan tajam dalam rapat pembahasan LKPJ Tahun 2025, Rabu (1/4/2026).
Anggota Komisi II DPRD Karawang, Mulyadi, secara terbuka melayangkan protes terhadap tarif parkir yang dianggap tidak masuk akal untuk ukuran rumah sakit milik pemerintah. Kritik tersebut langsung menyentuh keresahan masyarakat kecil yang selama ini merasa tercekik oleh hitungan tarif per jam.
Sorotan itu diperkuat oleh Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH., MH., yang menilai kebijakan parkir RSUD sudah sepatutnya dikaji ulang secara serius. Menurutnya, rumah sakit daerah bukan tempat untuk membebani warga yang sedang dirundung musibah.
“Kalau bisa, gratiskan saja. Kalau tidak, buat tarif flat Rp2.000. Jangan hitung per jam, karena itu sangat memberatkan rakyat kecil,” tegasnya, Jumat (3/4/2026).
Asep menyoroti realitas pahit di lapangan: mayoritas pengunjung RSUD adalah keluarga pasien dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, banyak di antaranya mengandalkan BPJS Kesehatan. Mereka datang bukan untuk berbelanja atau bersantai, melainkan untuk menjaga keluarga yang sedang berjuang melawan sakit.
Belum selesai dengan biaya bensin, makan, dan kebutuhan selama menjaga pasien, kini mereka kembali dipaksa merogoh kocek hanya untuk parkir kendaraan yang terus berjalan hitungannya setiap jam.
“Mereka datang dengan beban pikiran, biaya transportasi, makan-minum, bahkan kadang harus bolak-balik dari rumah. Jangan lagi ditambah luka dengan tarif parkir yang mahal,” katanya tajam.
Ia menegaskan, kebijakan parkir RSUD tidak boleh disamakan dengan mall, hotel, atau rumah sakit swasta yang memang berorientasi bisnis. RSUD adalah layanan publik yang semestinya berdiri di garda depan membantu masyarakat, bukan justru menambah tekanan saat warga sedang berada di titik paling sulit dalam hidupnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera turun tangan mengevaluasi sistem parkir yang dianggap kehilangan empati terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Rakyat sudah bayar pajak. Jangan layanan publik malah berubah rasa jadi tempat komersialisasi. Kalau mau dongkrak PAD, cari dari sektor lain, jangan dari penderitaan keluarga pasien,” ujarnya.
Desakan agar parkir RSUD digratiskan atau minimal diberlakukan tarif flat murah kini semakin menggema. Warga berharap pemerintah benar-benar mendengar suara hati masyarakat kecil yang selama ini hanya bisa pasrah membayar, meski dalam hati merasa sesak.
Sebab ketika keluarga sedang sakit, yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan dan kepedulian—bukan tarif parkir yang terasa seperti hukuman tambahan.
(Red)*
