Krimsus86.com/Karawang, _
Di saat aturan pemerintah berdiri tegas mengatur batas penggunaan fasilitas negara, sebuah ironi justru tergambar di sudut jalan yang nyaris luput dari perhatian publik. Senin pagi, 27 April 2026, suasana tenang di jalur alternatif Leuweung Sereh, Desa Cibalongsari, mendadak terusik oleh pemandangan yang mengundang tanya—bahkan kegelisahan.
Sebuah sepeda motor dinas berpelat merah, jenis Jupiter Z1 dengan nomor polisi T 6204 F, terlihat melaju perlahan keluar dari sebuah gang sekolah dasar. Kendaraan itu bukan sekadar melintas. Di atasnya, seorang anak perempuan berseragam sekolah duduk dibonceng, seolah aktivitas tersebut adalah rutinitas biasa. Namun, yang menjadi sorotan bukanlah perjalanan itu sendiri, melainkan status kendaraan yang digunakan—fasilitas negara yang seharusnya steril dari kepentingan pribadi.
Aturan mengenai penggunaan kendaraan dinas telah lama jelas: diperuntukkan semata bagi operasional negara, bukan untuk urusan personal, termasuk antar-jemput anak sekolah. Namun, fakta di lapangan kerap menyajikan realitas yang berbeda.
Saat dikonfirmasi oleh tim media, pengemudi motor tersebut, Muklis, yang tampak mengenakan atribut Dinas Perhubungan di balik jaketnya, tidak menampik aktivitas tersebut. Dengan nada santai, ia mengakui,
“Habis jemput anak saya sekolah, Pak. Sekolahnya di Cibalongsari, mau pulang ke CKM Bengle. Saya sudah minta izin ke Pak Muhana.” Ucapnya
Pengakuan ini justru membuka ruang pertanyaan yang lebih luas. Apakah izin dari atasan dapat menjadi legitimasi atas penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi? Atau justru ini mencerminkan adanya kelonggaran yang perlahan menjadi kebiasaan di balik sistem birokrasi?
Jarak tempuh yang tidak dekat dari Cibalongsari menuju Bengle semakin memperkuat dugaan penyalahgunaan tersebut. Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, peristiwa ini menyentuh aspek mendasar: etika dan integritas aparatur dalam mengemban amanah publik.
Di balik laju sebuah kendaraan berpelat merah di jalan sunyi, tersimpan persoalan besar tentang disiplin, pengawasan, dan komitmen terhadap aturan. Publik pun kini menanti sikap tegas dari pihak berwenang—sebuah jawaban atas kegelisahan yang tak bisa lagi dianggap sepele.
Upaya konfirmasi telah dilakukan dengan mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Namun, petugas penerima tamu menyampaikan bahwa tidak ada pejabat yang dapat memberikan keterangan saat itu. Kepala Dinas disebut sedang menjalankan tugas dinas ke Bandung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Sementara itu, satu pertanyaan tetap menggantung di benak publik: jika aturan bisa dilonggarkan untuk satu kepentingan pribadi, di mana batasnya akan ditarik kembali?
(Red)*
