Krimsus86.com/Karawang, _
Aroma ketidakadilan tercium kuat di Desa Linggarsari. Di balik janji kesejahteraan yang seharusnya dirasakan masyarakat kecil melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, muncul kabar yang mencederai nurani publik.
Di lansir dari suratberita.id | Kamis, 6 November 2025 ,sejumlah warga Linggarsari mengaku bahwa bantuan yang seharusnya mereka terima utuh sebesar Rp900.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) , untuk tiga bulan sekali pencairan , ternyata hanya sampai di tangan mereka Rp600.000.
Sisanya, Rp300.000 per KPM, diduga “dipotong” oleh oknum aparat desa melalui tangan Ketua RT.02 setiap kali pencairan dilakukan.
“Kami hanya menerima dana itu Rp600.000 yang diantarkan ke rumah oleh pemerintah desa, sisanya katanya untuk pemerintah desa,”
keluh seorang warga yang enggan disebut namanya, dengan nada getir, Minggu (2/11).
Warga tersebut menuturkan, praktik pemotongan ini bukan baru terjadi sekali. Setidaknya sudah berlangsung selama tiga kali pencairan sepanjang tahun 2025.
“Kalau mau minta ongkos, ya sewajarnya saja. Jangan terlalu besar. Kami ini orang susah,” ujarnya lirih, menahan kesal dan kecewa.
Kabar dugaan penyelewengan dana bantuan ini menimbulkan gelombang keresahan di tengah masyarakat desa. Mereka merasa tertekan dan takut untuk bersuara, sebab baru-baru ini tim media menerima rekaman suara Ketua BPD Desa Linggarsari yang diduga mengintimidasi salah satu warga. Dalam rekaman itu, terdengar nada ancaman akan memutus seluruh bantuan yang selama ini diterima keluarga warga tersebut , hanya karena berani menyampaikan keluhan kepada awak media.
Praktik seperti ini, jika benar terjadi, bukan hanya soal angka rupiah yang hilang. Ini tentang hak rakyat kecil yang direnggut dari tangan mereka sendiri, tentang kepercayaan yang dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan pelayan masyarakat.
Kini, publik menanti langkah tegas dari pihak berwenang.
Apakah suara rakyat kecil ini akan didengar, atau lagi-lagi tenggelam di antara tumpukan berkas dan janji yang tak berujung?
Sampai berita ini diturunkan, pihak BPD dan Pemerintah desa Linggarsari belum memberikan keterangan terkait dugaan pungutan liar ini.
(Red)*
