Krimsus86.com Sintang, 13 April 2026 — Ratusan warga Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk aspirasi masyarakat terkait belum terselesaikannya sejumlah proyek infrastruktur strategis di wilayah tersebut.
Aksi yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut turut diwarnai dengan penyegelan sementara Kantor Camat Ketungau Tengah, yang mengakibatkan terhentinya aktivitas pelayanan publik. Langkah ini dilakukan warga sebagai bentuk protes atas kondisi infrastruktur yang dinilai belum mendapat penanganan optimal selama bertahun-tahun.
Adapun tuntutan utama masyarakat berfokus pada dua proyek, yakni perbaikan ruas jalan provinsi jalur Poros Utara serta kelanjutan pembangunan Jembatan Ketungau II di wilayah Merakai.
Jalur Poros Utara merupakan akses vital yang menghubungkan antar kecamatan hingga kawasan perbatasan. Namun, kondisi jalan saat ini dinilai memprihatinkan. Pada musim hujan, ruas jalan dipenuhi lumpur dan sulit dilalui, sementara pada musim kemarau menimbulkan debu tebal yang mengganggu aktivitas warga.
Selain itu, pembangunan Jembatan Ketungau II yang telah dimulai beberapa tahun lalu hingga kini belum rampung. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keberlanjutan proyek serta transparansi pengelolaannya.
Ketua DPW PROJAMIN Kalimantan Barat, Eko Jatmiko, menyampaikan bahwa kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.
“Pembangunan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Diperlukan langkah konkret dan percepatan penyelesaian agar manfaatnya dapat segera dirasakan,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan audit terhadap pelaksanaan proyek guna memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.
Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera memberikan kepastian dan solusi nyata terhadap permasalahan tersebut. Infrastruktur yang memadai dinilai sangat penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, serta akses layanan kesehatan bagi warga.
Aksi ini diharapkan menjadi perhatian bersama agar pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan.(DC//Red)
