Krimsus86.com/KARAWANG, —
Kritik tajam kembali datang dari pengamat kebijakan pemerintahan Asep Agustian SH, MH , terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang. Pria yang juga dikenal sebagai Ketua DPC Peradi Karawang itu menuding konsep “Pentahelix” yang digembar-gemborkan Bidang Sumber Daya Air (SDA) hanya sebatas jargon tanpa implementasi nyata di lapangan.
Sorotan tajam Askun, sapaan akrabnya, kali ini tertuju pada proyek pembangunan drainase di Jalan Puri Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, yang menelan anggaran sekitar Rp1,4 miliar dari APBD Karawang dan dikerjakan oleh CV Trisula Wijaya.
Menurutnya, proyek tersebut terindikasi dikerjakan asal jadi dan bahkan menyalahi kerangka acuan kerja (KAK). Ia menilai pelaksana tetap memaksakan pengerjaan meski lokasi proyek masih dalam kondisi tergenang air.
“Coba tanyakan ke Kabid Pentahelix alias Kabid SDA. Dia yang paling lantang bicara soal pentahelix. Tapi lihat hasil di lapangan, apakah ini yang disebut pentahelix?” tegas Asep dengan nada kecewa.
Tak hanya menyoroti kualitas proyek, Askun juga menyinggung klaim sang Kabid SDA yang sebelumnya menyebut bidang yang dipimpinnya “bersih”.
Dengan nada sarkastik, Asep menyebut klaim itu justru bisa menjadi bumerang.
“Dia bilang bidangnya bersih. Ya, memang bersih — bersih semuanya, bersih segala-galanya,” ucap Askun penuh sindiran.
“Ucapanmu adalah harimaumu. Pada akhirnya, ucapan itu akan memakan dirinya sendiri.” tegasnya
Asep menegaskan, integritas tidak bisa diukur dari pernyataan diri sendiri, melainkan dari hasil nyata dan penilaian masyarakat.
“Kalau memang merasa bersih, jangan Anda sendiri yang mengatakannya. Biarkan publik yang menilai. Faktanya, proyek drainase di Puri itu dikerjakan dalam kondisi banjir. Material pasir di lokasi itu, buat apa kalau bukan tanda pekerjaan asal-asalan?” ungkapnya.
Selain proyek drainase, Askun juga menyoroti proyek sabuk pantai yang disebut lamban dan terancam tidak selesai hingga akhir tahun 2025, padahal menyerap anggaran nyaris Rp1 miliar.
“Sekarang saya mau tanya, di mana letak pentahelix-nya? Dulu ketika ditanya soal lingkaran setan, Kabid menjawab dengan pentahelix. Tapi sekarang, mana unsur pentahelix itu? Hilang semua,” ujarnya.
Askun menegaskan dirinya akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan bidang SDA Karawang, terutama setiap klaim yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
“Dia boleh lebih pintar, boleh lebih hebat, tapi saya tidak akan berhenti menyorotinya. Saya akan terus mencari kebenaran sampai kapan pun,” tegasnya.
Asep juga menyerukan agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tinggal diam. Ia meminta agar proyek-proyek di bawah Bidang SDA PUPR Karawang diselidiki secara transparan.
“APH harus turun tangan. Kalau proyek itu salah, ungkap di mana letak salahnya. Kalau benar, tunjukkan juga di mana letak benarnya. Tapi kalau tidak ada penyelidikan, patut dipertanyakan, ada apa antara APH dengan Kabid Pentahelix ini?” katanya tajam.
Dengan nada penuh tekad, Askun menutup pernyataannya:
“Kabid Pentahelix, pertanggungjawabkan ucapanmu. Saya tidak akan diam. Mata saya, telinga saya, kaki dan tangan saya akan terus bekerja mencari kebenaran, sampai di manapun.” pungkasnya.
Istilah Pentahelix sendiri dikenal sebagai konsep kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Namun, di Karawang, konsep yang sejatinya menjadi penggerak sinergi pembangunan ini kini justru menjadi bahan kritik tajam akibat lemahnya implementasi di lapangan.
(Red)*
