Krimsus86.com MAKASSAR, 1 Mei 2026 – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Makassar berlangsung dengan nuansa berbeda. Jika pada tahun-tahun sebelumnya identik dengan aksi unjuk rasa di jalanan, kali ini peringatan dikemas dalam bentuk dialog publik bertajuk “May Day Fest 2026” yang digelar di Lapangan Karebosi.
Suasana kegiatan terpantau tertib dan kondusif. Namun demikian, perubahan format ini justru memunculkan pertanyaan dari kalangan buruh terkait komitmen nyata pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini belum terselesaikan.
Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) menegaskan bahwa forum dialog tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pengambilan keputusan. Menurut mereka, terbukanya ruang komunikasi seharusnya diikuti langkah konkret dan terukur dari pemerintah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menyampaikan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh melalui penguatan regulasi serta membuka ruang aspirasi secara langsung. Namun, KGR menilai komitmen tersebut masih belum cukup tanpa adanya kejelasan waktu dan implementasi nyata.
“Kami sudah diberi ruang untuk berdialog. Sekarang yang dibutuhkan adalah keputusan. Apa yang berubah setelah ini?” menjadi salah satu sorotan utama dari perwakilan buruh dalam forum tersebut.
Dalam kesempatan itu, KGR kembali menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai terus berulang setiap tahun, antara lain pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, kenaikan upah layak berbasis kebutuhan hidup, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, jaminan perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh pekerja, serta penindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak buruh. Selain itu, mereka juga menuntut kebijakan ekonomi yang lebih melindungi masyarakat kecil, termasuk pedagang, petani, dan pekerja sektor informal.
Koordinator KGR, Akhmad Rianto, menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum politik bagi buruh untuk menagih tanggung jawab negara.
“Jika hanya berhenti pada panggung dan dialog, ini merupakan kemunduran. Buruh membutuhkan keputusan nyata, bukan sekadar didengar,” tegasnya.
Di sisi lain, Kapolda Sulawesi Selatan, Djuhandhani Rahardjo Puro, mengapresiasi pendekatan dialogis yang dinilai mampu menjaga stabilitas dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa stabilitas harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial.
Keterlibatan berbagai organisasi buruh besar menunjukkan bahwa kekuatan gerakan buruh tetap solid. Pilihan untuk mengedepankan dialog dinilai sebagai bentuk itikad baik untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam merespons tuntutan tanpa eskalasi aksi.
Kini, perhatian tertuju pada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Publik menanti apakah momentum ini akan diikuti dengan langkah cepat dan keputusan konkret, atau kembali menjadi bagian dari siklus tahunan tanpa realisasi.
Peringatan May Day 2026 di Makassar membuka peluang baru dalam pola komunikasi antara buruh dan pemerintah. Namun, tanpa tindak lanjut yang jelas, format festival ini berpotensi dipandang sebagai upaya meredam tuntutan, bukan menyelesaikan persoalan.
Pada akhirnya, buruh tidak menuntut seremoni. Mereka menuntut perubahan—dan perubahan menuntut keberanian untuk mengambil keputusan.(Mj@19//red)
