Karawang | Krimsus86.com
Polemik kebenaran informasi terkait beredarnya isu pengunduran diri Kepala Desa Cengkong terus menuai sorotan. Kali ini, suara kekecewaan datang dari Jiwa seorang tokoh masyarakat Desa Cengkong.
Ia angkat bicara lantaran merasa ada kejanggalan serius dalam sikap dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya Ketua BPD Desa Cengkong, Revi Rismawan.
Kekecewaan tersebut disampaikan dalam suasana tatap muka santai di salah satu rumah warga, pada Sabtu, 20 Desember 2025. Meski dibalut obrolan ringan, nada kritik yang disampaikan terasa tegas dan sarat keprihatinan.
“Seharusnya anggota BPD itu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, bukannya bungkam. Ini malah kami disuruh menanyakan langsung ke kecamatan. Ada apa ini?” ucapnya dengan nada heran sekaligus kecewa.
Menurutnya, sikap Ketua BPD yang terkesan pasif dan melempar tanggung jawab tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ia menilai, dalam persoalan krusial seperti isu pengunduran diri kepala desa, BPD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan penjelasan dan membuka ruang dialog, bukan justru menutup diri.
Lebih jauh, Jiwa menduga bahwa langkah yang diambil Ketua BPD Desa Cengkong berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan desa.
“Seharusnya, terkait pengunduran diri Kepala Desa itu dimusyawarahkan dulu di rapat BPD. Ini kan tidak ada! Masyarakat jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi,” lanjutnya dengan nada tegas.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara jelas mengatur peran dan fungsi BPD. Dalam Pasal 55 disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
“Kalau memang tidak bisa amanah, lebih baik mundur saja jadi ketua BPD nya, masih banyak orang yang berkompeten di Desa Cengkong ini”. Pungkasnya dengan nada geram
Situasi ini membuat sebagian warga merasa ditinggalkan oleh wakilnya sendiri. Isu pengunduran diri kepala desa yang seharusnya dijelaskan secara transparan justru berkembang menjadi polemik, memicu kekecewaan dan kegelisahan di tengah masyarakat Desa Cengkong.
Hingga berita ini diturunkan, polemik tersebut masih menjadi perbincangan hangat di kalangan warga, yang berharap adanya keterbukaan, klarifikasi resmi, serta langkah bijak dari pihak-pihak terkait demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan desa.
(Red)*
