Krimsus86.com, Palu, 26 Februari 2026 – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, mengajak seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah untuk bergerak cepat dan memperkuat sinergi dalam mengantisipasi kenaikan inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Ajakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID se-Sulawesi Tengah yang digelar secara hybrid di Gedung Pogombo, Palu, Kamis (26/2). Rakorda ini menjadi forum konsolidasi strategis dalam menghadapi tekanan inflasi yang kembali meningkat pada awal tahun 2026.
Berdasarkan data terkini, inflasi Sulawesi Tengah pada Januari 2026 mengalami kenaikan dari ambang batas yang ditetapkan, setelah sebelumnya pada Desember 2025 berhasil ditekan hingga berada pada level toleransi 3,5 persen. Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi seluruh unsur TPID untuk segera menerapkan langkah-langkah antisipatif dan terukur.
Wakil Gubernur Reny menjelaskan bahwa perubahan cuaca ekstrem turut memengaruhi produksi pangan di Sulawesi Tengah, sehingga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas volatile food seperti bawang, cabai, ikan laut, telur, dan beras. Selain itu, meningkatnya kecenderungan masyarakat memborong emas dalam beberapa waktu terakhir juga dinilai memberikan kontribusi terhadap tekanan inflasi daerah.
Menjelang periode libur Idul Fitri, diperkirakan akan terjadi kenaikan harga tiket transportasi serta peningkatan pola konsumsi masyarakat, yang berpotensi memperbesar tekanan inflasi.
“Ayo kita cari tahu betul apa yang harus dilakukan supaya inflasi ini turun dan sehat kembali,” tegas Wakil Gubernur, mendorong partisipasi aktif seluruh peserta Rakorda dalam memberikan saran dan solusi konkret.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa dampak cuaca ekstrem tidak hanya terjadi di Sulawesi Tengah, tetapi juga dialami sejumlah provinsi tetangga. Kelangkaan stok pangan di daerah tersebut mendorong peningkatan permintaan pasokan dari Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah produsen pangan terdekat.
Tingginya arus keluar barang untuk memenuhi kebutuhan daerah lain berpotensi menyebabkan keterbatasan stok di dalam wilayah Sulawesi Tengah dan memicu kenaikan harga. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret melalui penguatan implementasi framework 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah strategis yang disarankan antara lain intensifikasi inspeksi mendadak (sidak) pasar dan pelaksanaan pasar murah, optimalisasi neraca pangan, penguatan rantai distribusi, serta perluasan kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya pada periode menjelang hingga pasca-Idul Fitri.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis, melalui sinergi dan strategi yang terarah, inflasi daerah dapat kembali berada dalam rentang yang terkendali.
“Harapan kami pada bulan Maret inflasi Sulawesi Tengah dapat lebih melandai,” ujar Muhammad Irfan Sukarna.
Rakorda TPID ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan implementatif guna menjaga stabilitas ekonomi daerah serta melindungi daya beli masyarakat Sulawesi Tengah.(Nofli)
