Terindikasi Korupsi, PJ. Kepala desa Kuta Cene Pengelolaan dana desa di Kecamatan Babussalam Tidak Transparan 2024

Krimsus86.com_AcehTenggara Menurut  laporan Masyarakat desa Kuta Cane selama Pj Kepala desa ini tidak ada trasparan terhadap pengelolaan dana desa, tidak pernah di lakukan Musyawarah.

Kami dari media Krimsus86.com Langsung cek APBDES desa tersebut rupanya bayak  Kegiatan yang cukup besar angaran ya seperti,

Berita Lainnya

Informasi Penyaluran Dana Desa Kota cene

2024Tahun

Pembaruan data terakhir pada : 19 Desember 2024

Rp. 817.965.000Pagu

Rp. 817.965.000Penyaluran

Tahapan Penyaluran

Status Desa: MANDIRI

data penyaluran

Uraian Kegiatan

Realisasi

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Rp 57.724.800

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

Rp 7.200.000

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

Rp 3.000.000

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Rp 4.000.000

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Rp 3.024.000

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Rp 9.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

Rp 12.431.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

Rp 16.763.000

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

Rp 1.690.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Rp 10.000.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Rp 39.547.800

Pemasangan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dijalan Desa/Fasilitas Umum Milik Desa

Rp 8.528.000

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Rp 1.800.000

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Rp 80.000.000

Keadaan Mendesak

Rp 9.000.000

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Rp 6.000.000

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Rp 6.000.000

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Rp 3.000.000

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)

Rp 54.400.000

Pelatihan Prudes Prioritas Cokelat/Kakao

Rp 94.000.000

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

Rp 2.040.000

Ini Disingalir salahi aturan. Banyak yang menurut beberapa warga Sekitarnya bahwa dia sengaja kan Dalam mengelola dana desa tidak Sesuai dengan dilaksanakan Salah seorang warga yang ditemui di Meminta keadilan dan meminta Agar Kiranya Inspektorat mengaudit ulang Turun ke  Lokasi.

 

-Ini penting dilakukan Agar Kiranya penyelewengan penggunaan dana desa oleh Kepala desa Kuta Cane dimana masyarakat ini dapat dikerjakan dengan baik, dan bisa Mengurangi Angka Korupsi Di Aceh Tenggara Khususnya di Kuta Cane Pembangunan tahun 2023 Masyarakat tidak mengetahui berapa nilai proyek dan berapa volume yang dikerjakan. Baliho Desa belum Terpasang tapi pekerjaan sudah dilaksanakan ungkap masyarakat di sekitar.

 

Disinyalir tidak tepat peruntukannya jadi Kami Dari Media Informasi Publik Menyampaikan keluhan Masarakat Kepada instansi terkait Atau APH  Turun Ke Lapangan Untuk Mengecek ke Lokasi Tersebut. Saat Awak wartawan  mau Melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa tersebut namun, tidak ada Respon. dan sudah sebanyak tiga kali Berturut-turut.

 

Tim Media Informasi Publik ini Mendatangi Rumah kepala Desa Tersebut namun selalu tidak berada Di tempat Aturan desa dari tahun 2023-2024 Sampai tahu2025 harus di jalan kan Sesuai domendes desa Penyampaian Informasi Publik

 

Arohim johari

Pos terkait