KRIMSUS86.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah tokoh nasional di bidang politik luar negeri, Rabu (4/2/2026), bertempat di Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh para mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI. Agenda utama pertemuan adalah diskusi mendalam mengenai dinamika dan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di tengah perkembangan global yang semakin kompleks.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan penjelasan terkait langkah-langkah diplomasi yang telah dan sedang dijalankan pemerintah, sekaligus membuka ruang dialog dengan para peserta untuk menyerap masukan serta menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Fokus Diplomasi Berbasis Kepentingan Nasional
Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan dan langkah diplomasi luar negeri yang dilakukan pemerintah selalu berorientasi pada hasil konkret bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam satu tahun terakhir, sejumlah capaian strategis telah diraih, antara lain:
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS, forum ekonomi global yang beranggotakan negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok.
Penetapan tarif dagang 0 persen bagi produk Indonesia di 27 negara Uni Eropa, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekspor nasional.
Kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia.
Partisipasi Indonesia dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat, yang berdampak pada menurunnya eskalasi konflik dan jumlah korban secara signifikan.
Serta berbagai capaian konkret lainnya di bidang diplomasi dan kerja sama internasional.
Penjelasan Terkait Board of Peace
Dalam diskusi tersebut, Presiden juga memberikan klarifikasi mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, di antaranya:
Keanggotaan Indonesia bersifat tidak tetap dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kepentingan nasional.
Dana sebesar USD 1 miliar yang dibahas merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.
Indonesia tergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, yaitu Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Negara anggota dapat memilih untuk membayar atau tidak. Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak membayar tetap menjadi anggota selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran.
Keikutsertaan Indonesia dimaksudkan sebagai langkah nyata untuk berkontribusi langsung dalam upaya mengurangi konflik di Palestina, bukan sekadar partisipasi simbolik dalam forum internasional.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan terus dijalankan secara aktif, independen, dan berorientasi pada perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional.
Narasumber: TIW
Catatan: Seskab
Pewarta: Dapid KBR & DPC PW-FRIC Muara Enim
