Krimsus86.com/Karawang –
Dunia perbankan daerah kembali diguncang isu panas yang membuat publik terhenyak. Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, Asep Agustian—yang akrab disapa Askun—berdiri di garis depan dengan suara lantang, menuding Bank BJB telah melanggar batas kewajaran.
Bukan perkara kecil: setoran pajak lebih dari Rp1 miliar dari PT VSM diterima Bank BJB pada Sabtu dini hari, 9 Agustus 2025. Jam yang sunyi, ketika aktivitas perbankan seharusnya tertutup rapat.
“Asa keadilan dipertaruhkan,” ujar Askun dengan nada penuh amarah dan keprihatinan.
“Siapa pun tak bisa main setor uang miliaran rupiah di dini hari. Kecuali jika ada perlakuan istimewa, nasabah kebal aturan. Publik berhak tahu kenapa hal seperti ini dibiarkan.”
Lebih dari sekadar soal teknis, Askun menegaskan ini adalah persoalan integritas. Uang memang dibukukan resmi pada Senin, namun fakta bahwa fisiknya diterima di luar jam kerja menimbulkan risiko yang mencemaskan: ancaman perampokan, peredaran uang palsu, hingga potensi pelanggaran hukum.
“Bayangkan jika ada tindak kriminal. Bayangkan jika uang itu bermasalah secara legalitas. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bank BJB? Atau Kementerian Keuangan? Jangan sampai publik jadi korban permainan di balik layar,” seru Askun.
Nada protes ini bukan kali pertama. Berulang kali kritik dilontarkan, namun jawaban tak kunjung datang. Kini, Peradi Karawang menuntut lebih: evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Bank BJB, dari pusat hingga cabang, langsung oleh Kementerian Keuangan.
“Transparansi soal dana pajak bukan sekadar administrasi. Ini soal keadilan. Soal akuntabilitas negara terhadap rakyat. Jika aturan bisa dilenturkan hanya untuk segelintir orang, apa arti hukum bagi kita semua?” pungkasnya.
Isu ini menjalar cepat, menyita perhatian warga Karawang dan sekitarnya. Suasana penuh tanda tanya menyelimuti: apakah Bank BJB berani memberi klarifikasi jujur? Apakah Kementerian Keuangan siap turun tangan?
Yang jelas, peristiwa setoran di dini hari ini bukan sekadar cerita uang masuk bank. Ia adalah alarm keras tentang tata kelola keuangan yang sedang diuji, dan tentang kepercayaan publik yang kian rapuh.
(Red)*
