Krimsus86.com – Jayapura — Sabtu, 20 Desember 2025,Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat Papua secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana program penanaman kelapa sawit di Tanah Papua yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran akan dampak serius terhadap kelestarian hutan Papua serta potensi terjadinya bencana alam, khususnya banjir.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, menyampaikan bahwa sikap penolakan tersebut muncul setelah adanya pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua yang membahas agenda percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dari Rp10 triliun menjadi Rp12 triliun.
“Komitmen Presiden untuk menaikkan dana Otsus patut diapresiasi karena dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor di Tanah Papua,” ujar Yerry Basri.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Presiden secara tegas mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan dana Otsus untuk kepentingan pribadi.
“Presiden bahkan meminta Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan ketat terhadap gubernur, bupati, dan wali kota di Tanah Papua, termasuk terkait penggunaan dana Otsus,” jelasnya.
Namun demikian, Yerry Basri menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah aktivis Papua menolak rencana pembukaan hutan untuk penanaman kelapa sawit yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Kami menolak keras penanaman sawit di Papua. Pembukaan lahan sawit berarti pembongkaran hutan secara besar-besaran, yang akan merusak ekosistem dan berpotensi menimbulkan bencana banjir,” tegas Yerry.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Aceh dan Medan, yang pernah mengalami banjir besar akibat kerusakan hutan karena kepentingan industri.
“Hutan Papua adalah salah satu hutan terakhir yang masih utuh dan menjadi penyangga kehidupan masyarakat adat. Papua jangan dijadikan korban berikutnya,” tambahnya.
Yerry Basri juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk aktivis lingkungan, tokoh adat, dan tokoh agama, untuk bersatu menjaga kelestarian hutan Papua dari kepentingan ekonomi jangka pendek.
“Kami akan terus menyuarakan penolakan terhadap penanaman sawit di Tanah Papua. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak mengorbankan hutan dan keselamatan rakyat Papua,” pungkasnya.
Reporter: Yerry Basri
Lokasi: Jayapura, Papua
