Krimsus86.com, Bogor – Musyawarah Kecamatan (Muscam) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Rancabungur yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Selasa (13/1/2026), diwarnai kericuhan. Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) menyampaikan protes keras karena menilai proses pemilihan tidak transparan dan terkesan telah dikondisikan.
Kericuhan terjadi saat berlangsungnya sidang pleno pemilihan ketua KNPI Kecamatan Rancabungur. Aksi saling dorong antar peserta tidak dapat dihindari setelah puluhan perwakilan OKP mempersoalkan mekanisme pemilihan yang dinilai tidak demokratis. Massa menuding adanya dugaan persekongkolan oleh oknum penyelenggara dari DPD KNPI Kabupaten Bogor untuk memenangkan kandidat tertentu sebelum forum resmi dimulai.
Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kecamatan Rancabungur, Heru Bulux, menyatakan bahwa proses Muscam tersebut telah mencederai prinsip demokrasi dan musyawarah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam organisasi kepemudaan.
“Kami menilai hak demokrasi pemuda di Kecamatan Rancabungur telah dirampas. Proses sidang pleno pemilihan berjalan sepihak dan tidak melibatkan kami sebagai peserta secara langsung, termasuk puluhan ketua organisasi kepemudaan lainnya,” ujar Heru Bulux.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyampaikan keberatan kepada pimpinan sidang terkait sistem dan mekanisme pemilihan. Namun, aspirasi tersebut tidak diakomodir sehingga memicu ketegangan di dalam forum.
“Yang kami sesalkan, saat sidang sempat dijeda karena situasi memanas, tiba-tiba pemenang langsung dikukuhkan. Padahal sebelumnya disepakati sidang dihentikan sementara untuk menenangkan keadaan,” tegasnya.
Selain persoalan mekanisme pemilihan, sorotan juga datang dari Bendahara KNPI Kecamatan Rancabungur, Didik Ruyatman, yang mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran organisasi, khususnya terkait dana hibah.
“Saya sangat kecewa karena Muscam ini tidak berjalan netral. Sebagai bendahara, saya justru mempertanyakan keberadaan dana hibah KNPI. Saya memegang rekening, namun saldo di dalamnya kosong,” ungkap Didik.
Didik menduga adanya ketidakjelasan aliran dana yang belum dijelaskan secara terbuka kepada pengurus. Ia menilai pimpinan sidang terkesan terburu-buru saat isu keuangan tersebut diangkat.
“Saat saya menanyakan persoalan anggaran, pimpinan sidang langsung mengetok palu dan melanjutkan agenda tanpa memberikan penjelasan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya upaya menutupi persoalan internal,” tambahnya.
Hingga Muscam berakhir, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPD KNPI Kabupaten Bogor selaku penyelenggara terkait tudingan tersebut. Sejumlah OKP menyatakan akan menempuh langkah lanjutan guna meminta evaluasi dan peninjauan ulang hasil Muscam KNPI Kecamatan Rancabungur.
Pewarta: Dedi S
Kolip Nasional
Media: Krimsus86
