Krimsus86.com/Karawang, –
Langkah tegas Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, yang memusatkan seluruh mobil dinas di Bale Indung Nyi Pager Asih menuai apresiasi luas. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak Kamis (2/4/2026) ini dinilai bukan sekadar simbol penghematan BBM, tetapi juga pesan moral yang kuat agar anggaran daerah benar-benar kembali pada kepentingan rakyat.
Dukungan penuh datang dari Ketua DPC PERADI Karawang, Asep Agustian SH., MH., yang akrab disapa Askun. Menurutnya, keputusan “mengandangkan” kendaraan dinas merupakan kebijakan berani yang patut diapresiasi di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Ini kebijakan bagus yang patut diapresiasi. ASN tidak usah banyak mengeluh. Ikuti saja kebijakan bupati, karena ini demi efisiensi anggaran dan kepentingan masyarakat,” tegas Askun, Senin (6/4/2026).
Kebijakan tersebut mengharuskan seluruh kendaraan dinas tidak lagi dibawa pulang ke rumah pejabat maupun ASN. Mobil hanya boleh digunakan untuk perjalanan dinas jarak jauh atau kepentingan luar kota, sementara ASN yang tinggal dalam radius kurang dari 5 kilometer didorong menggunakan sepeda atau transportasi umum. Langkah ini menjadi simbol perubahan budaya birokrasi menuju pemerintahan yang lebih hemat, disiplin, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam nada yang tajam, Askun juga menyinggung realitas lama yang selama ini kerap menjadi bisik-bisik masyarakat: mobil dinas yang diduga tak jarang dipakai untuk urusan pribadi, mulai dari mengantar anak sekolah hingga perjalanan keluarga ke luar kota.
“Daripada dipakai wara-wiri tidak jelas, lebih baik dikandangkan saja. Bahkan saya berharap kebijakan ini berlaku selamanya, supaya tidak ada lagi cerita penyalahgunaan mobil dinas,” ujarnya.
Pernyataan itu seolah menjadi tamparan keras bagi oknum aparatur yang selama ini memandang fasilitas negara sebagai hak pribadi. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut penghematan, setiap tetes BBM dan biaya operasional kendaraan dinas kini menjadi sorotan serius.
Tak hanya soal kendaraan, Askun juga menegaskan pentingnya loyalitas birokrasi terhadap arah kepemimpinan Bupati Aep. Ia menilai seluruh kepala dinas hingga ASN di level bawah harus bergerak dalam satu irama, menjalankan instruksi pimpinan demi mewujudkan target pembangunan RPJMD Karawang Maju.
Menurutnya, seorang kepala daerah tidak mungkin bekerja sendirian.
“Bupati Aep ini bukan Superman. Bupati tidak bisa simsalabim lalu semua aspirasi pembangunan langsung selesai. Di sini dibutuhkan kesabaran, kerja sama tim, dan sinergi seluruh kepala dinas agar program benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.
Pesan itu menjadi penegasan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan hanya bertumpu pada figur bupati, melainkan pada soliditas seluruh mesin birokrasi. Tanpa loyalitas, disiplin, dan keselarasan gerak, cita-cita besar pembangunan hanya akan menjadi slogan.
Kebijakan efisiensi yang digulirkan Pemkab Karawang sendiri tak berhenti pada pengandangan mobil dinas. Pemerintah daerah juga mulai menerapkan berbagai langkah penghematan lain, mulai dari pelantikan tanpa tenda hingga penggunaan Surat Keputusan elektronik untuk mengurangi konsumsi kertas. Semua itu menjadi bagian dari upaya besar menata birokrasi yang lebih sederhana, efektif, dan hemat anggaran.
Di tengah berbagai tantangan, langkah ini menghadirkan pesan emosional yang kuat:
**uang rakyat harus kembali untuk rakyat, bukan habis di jalan oleh fasilitas yang disalahgunakan.**
(Red)*
