Krimsus86.com – Garut, 15 April 2025 – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Garut menggelar acara Halal Bihalal dalam rangka mempererat silaturahmi antar kepala sekolah. Kegiatan ini dilangsungkan di Ballroom Al Musaddadiyah, Garut, dan dihadiri oleh berbagai unsur penting dalam dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Garut.
Acara diawali dengan tausiyah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Asep Ali, yang menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan baik antarsesama, khususnya bagi para kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS.
“Silaturahmi merupakan hubungan yang sangat baik, terkhusus untuk yang tergabung dalam MKKS SMA Kabupaten Garut,” ujarnya dalam ceramahnya.
Turut hadir dalam acara ini Kepala KCD Wilayah XI Garut Drs. Aang Karyana, M.Pd, Kasubag TU KCD, Analis KCD, Ketua MKPS SMA Dr. H. Dedih Nurdin, MA., M.Ag, para pengawas SMA, serta seluruh kepala sekolah SMA se-Kabupaten Garut.
Bambang Nuroni selaku penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pertemuan rutin MKKS yang kali ini dirangkaikan dengan Halal Bihalal. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada SMA swasta sebagai tuan rumah.
“Terima kasih kepada Ketua MKKS yang telah mempercayai SMA swasta sebagai penyelenggara kegiatan ini,” ujar Bambang.
Namun, dalam sambutannya, Bambang juga menyinggung belum jelasnya pencairan Bantuan Pemerintah Menengah Universal (BPMU) serta permasalahan sistem SIPD yang menyebabkan beberapa sekolah swasta ditolak.
“Kapan BPMU bisa cair, dan bagaimana nasib sekolah yang SIPD-nya ditolak?” tambahnya.
Ketua MKKS SMA Kabupaten Garut, Bapak Yani Sundani, turut memberikan sambutan dengan menekankan pentingnya etika dan ketaatan terhadap aturan bagi seluruh penyelenggara pendidikan.
“Jangan melanggar aturan yang ada,” tegasnya. Ia juga menginformasikan bahwa akan ada penilaian terhadap 10 sekolah terbaik di Kabupaten Garut.
Kepala KCD Wilayah XI Garut, Drs. Aang Karyana, M.Pd, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun ini terdapat bantuan sarana prasarana seperti Ruang Kelas Baru (RKB), USB, dan toilet, namun masih diperuntukkan bagi sekolah negeri.
“Padahal, semestinya semua sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki hak yang sama,” jelasnya.
Beliau juga menyoroti pentingnya peningkatan angka lulusan SMA sebagai bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat, yang mencakup baik lulusan dari sekolah negeri maupun swasta.
Aang turut mengingatkan sekolah-sekolah terkait larangan kegiatan perpisahan secara berlebihan, study tour, serta pelaksanaan kelulusan kelas 12 yang harus sesuai dengan surat edaran yang berlaku.
Terkait BPMU, ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut diupayakan dapat cair pada akhir April 2025. Namun, bagi 21 sekolah swasta yang tidak tercantum dalam daftar penerima, belum ada solusi yang pasti.
“Mudah-mudahan akhir April ini BPMU bisa cair,” pungkasnya.
(Ajang S)
