Krimsus86.com, Sumatera Selatan – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Kabupaten Muara Enim serta dugaan kredit fiktif KUR di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.
Nurullah mengapresiasi langkah tegas dan proaktif Kejati Sumsel yang terus mendalami kasus tersebut. Menurutnya, program KUR merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat kecil, sehingga setiap bentuk penyelewengan harus ditindak secara serius.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejati Sumsel. KUR adalah program penting untuk kesejahteraan masyarakat, maka apabila terjadi penyelewengan atau korupsi, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan,” ujar Nurullah, Jumat (…).
Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, yang dinilainya memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan korupsi sejak menjabat di Kejaksaan Agung. Menurut Nurullah, proses hukum yang telah berjalan—mulai dari pemeriksaan 127 orang saksi, penetapan tersangka, hingga penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka IH yang tidak kooperatif—menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum.
“Estimasi kerugian negara yang mencapai sekitar Rp11,5 miliar pada kasus Muara Enim dan Rp49 miliar pada kasus OKU Timur merupakan angka yang sangat besar. Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, dampaknya akan merugikan masyarakat luas, khususnya pelaku usaha kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat program KUR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nurullah menekankan pentingnya mengungkap keterlibatan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga membantu tersangka EH, yang diketahui menjabat sebagai pimpinan salah satu bank pemerintah pada periode 2022–2024.
“Kami berharap penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan tuntas, tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga seluruh mata rantai yang terlibat. Transparansi dalam penghitungan kerugian negara serta upaya pemulihannya juga sangat penting agar publik melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil,” tegasnya.
Sebagai organisasi profesi wartawan, Nurullah menegaskan bahwa PWDPI akan terus mengawal dan mendukung proses penegakan hukum dalam kasus ini, sekaligus mendorong perbaikan sistem pengawasan dan pengelolaan program KUR ke depan.
“Program KUR harus tepat sasaran dan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, bukan justru dijadikan sarana untuk memperkaya segelintir orang,” pungkasnya.
Pewarta: Humas Media Group PWDPI
Editor: Redaksi Media Krimsus86.com
