KRIMSUS86.COM – Jakarta – Puspen Kemendagri.Senin, 29 Desember 2025,Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana terberat di Sumatera, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, pada 3 Januari 2026. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak bencana banjir.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun yang digelar di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mendagri menjelaskan bahwa para praja IPDN akan membantu proses pembersihan wilayah terdampak sekaligus menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana.
“Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, sebanyak 13 desa berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ungkap Mendagri.
Selain itu, dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, 1.455 kantor desa berada di wilayah Aceh. Kondisi tersebut mendorong Kemendagri mengambil langkah cepat agar pelayanan pemerintahan desa dapat kembali berjalan normal.
“Tugas praja IPDN ini ada dua. Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua, menghidupkan kembali pemerintahan desa,” jelasnya.
Mendagri menambahkan, penugasan praja IPDN ini dirancang dengan skema menyerupai Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga para praja dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan berkontribusi nyata dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri telah menerjunkan tim pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) untuk membantu masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, mengingat banyak warga kehilangan dokumen penting akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, meliputi KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.
“Sejak 25 November, kami telah mengirim sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya sempat tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat,” tuturnya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga tersebut menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan serta pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Sumber: Puspen Kemendagri
Pewarta: M. Dahlan
Editor: Media Krimsus86.com
