Krimsus86.com, Aceh Utara – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengapresiasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
Hal tersebut disampaikan Tito saat meninjau langsung lokasi pembangunan huntara di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kamis (22/1/2026). Ia menyebut Aceh Utara sebagai salah satu daerah dengan dampak bencana cukup berat, di mana banyak rumah warga rusak berat hingga rata dengan tanah, serta masih terdapat masyarakat yang bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Mendagri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Danantara yang telah berkolaborasi dalam pembangunan huntara tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sebelumnya telah menyiapkan tenda pengungsian, bantuan logistik, makanan, serta penyediaan air bersih melalui tangki air.
“Sebanyak kurang lebih 4.000 unit huntara dibangun di Aceh Utara. Mudah-mudahan ini dapat membantu masyarakat yang saat ini masih tinggal di tenda, sehingga dapat segera menempati hunian sementara yang lebih layak,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa setelah fase hunian sementara, pemerintah akan menyiapkan hunian tetap (huntap), khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Pembangunan huntap tersebut akan dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta dukungan gotong royong berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut membantu pembangunan 2.603 unit rumah layak huni bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
“Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati. Kewajiban pemerintah daerah adalah memastikan data yang akurat,” tegasnya.
Tito juga merinci skema bantuan pemerintah bagi warga terdampak, yakni bantuan rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Bantuan tersebut akan disalurkan setelah data dinyatakan valid dan diverifikasi oleh BNPB.
Selain bantuan perumahan, Mendagri meminta para keuchik (kepala desa) agar segera mendaftarkan warga terdampak ke Kementerian Sosial untuk memperoleh bantuan tambahan, seperti uang makan Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi senilai Rp5 juta.
“Kuncinya adalah peran bupati dan wali kota di daerah terdampak. Bentuk tim bersama camat, keuchik, Dinas Sosial, dan BPBD untuk mendata warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Tito kembali menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan dan kelengkapan data. Bantuan harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Semakin cepat data diserahkan dan diverifikasi, semakin cepat pula masyarakat terbantu dan tidak perlu berlama-lama tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah akan bekerja keras membantu masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Langkahan,” pungkasnya.
Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri
Redaksi // Tim
