Krimsus86.com/Karawang —
Di sebuah desa yang tenang di tepian persawahan, harapan masyarakat untuk bangkit bersama lewat BUMDes perlahan berubah menjadi kegelisahan. Dana ratusan juta rupiah yang seharusnya menggerakkan ekonomi warga, kini masih tertahan tanpa kejelasan.
Ketua BUMDes Sri Rejeki, Abdurrahman, S.Pd.I, menatap masa depan dengan hati-hati. Di tengah polemik yang belum menemukan titik terang, ia tetap berpegang pada satu prinsip: kejujuran dan aturan.
“Sejak saya menjabat, kami belum menerima dana sepeser pun. Kami ingin BUMDes ini berjalan sesuai dengan regulasi, tidak asal jalan,” katanya dengan nada tegas namun penuh keprihatinan.
Dana yang dimaksud bukan jumlah kecil. Berdasarkan data, Rp250.818.300 masih tertahan di kepengurusan lama BUMDes Dwi Rahayu, yang sebelumnya dipimpin oleh almarhum Odih. Tanggung jawab pengelolaan dana itu kini berada di tangan mantan Kepala Desa Tegalsari, Usman. Hingga kini, belum ada proses serah terima resmi.
Ironisnya, dana tersebut belum termasuk tambahan Rp139 juta dari alokasi Dana Desa tahun 2025, yang seharusnya memperkuat usaha baru BUMDes Sri Rejeki.
Rencana besar seperti sewa kelola sawah dan usaha ayam petelur terpaksa tertunda menunggu dana yang belum juga kembali.
“Kami hanya ingin bekerja jujur, membangun desa bersama masyarakat. Tapi bagaimana kami bisa bergerak, kalau dana yang menjadi hak BUMDes belum kami terima,” ucap Abdurrahman dengan nada lirih.
Sementara itu pemerintah Kecamatan Purwasari dalam hal ini Kasi PMD, dan pendamping desa belum memberikan keterangan resmi terkait polemik BUMDesa yang ada di desa Tegalsari tersebut.
Kini, warga Tegalsari hanya bisa menunggu. Di balik tumpukan berkas dan angka saldo rekening, tersimpan mimpi sederhana: agar desa mereka hidup, ekonomi bergerak, dan anak-anak muda memiliki harapan.
Sebuah harapan yang kini masih tertahan, bersama dana yang belum kembali.
(Red)*
