Krimsus86.com, Kutacane, Aceh Tenggara – Sejumlah warga Desa Pulo Sanggar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan Dana Desa yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Masyarakat meminta pihak berwenang, khususnya Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, untuk melakukan audit ulang terhadap sejumlah program kegiatan desa.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi kegiatan di lapangan. Beberapa pos anggaran yang menjadi perhatian warga antara lain:
Posyandu: Rp 50.000.000
Lingkungan Hidup: Rp 13.000.000
Bidang Hukum: Rp 15.000.000
PKK: Rp 54.494.000
BLT: Rp 21.000.000
BUMK: Rp 109.480.200
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan oleh tim media, ditemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut oleh pemerintah desa. Seorang narasumber masyarakat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa terdapat perbedaan antara laporan administrasi dengan kondisi fisik kegiatan yang terlihat di lapangan.
“Warga hanya berharap adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Dana Desa merupakan hak masyarakat dan harus digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Pulo Sanggar telah dilakukan beberapa kali. Namun hingga rilis ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi. Pihak keluarga menyampaikan bahwa Kepala Desa sedang tidak berada di tempat saat didatangi.
Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional guna memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Pulo Sanggar maupun pihak terkait lainnya.
Kutacane, [Kamis,5 Maret 2026]
Penulis: Ramadan
