Krimsus86.com, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai strategi besar penguatan ekonomi lokal di seluruh daerah Indonesia.
Menurut Bima, melalui integrasi rantai pasok dari petani, peternak, dan pelaku UMKM pangan lokal, program MBG diproyeksikan mampu menciptakan sistem ekonomi daerah yang masif dan berkelanjutan. Seiring dengan peningkatan jumlah penerima manfaat, program ini juga berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja.
“MBG ini bukan sekadar soal gizi. Ini adalah mesin penggerak ekonomi daerah. Perputaran uang yang sebelumnya tersentralisasi di pusat kini dialirkan langsung ke daerah,” ujar Bima saat meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Bima mengungkapkan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 60 juta jiwa, dan ditargetkan tuntas hingga sekitar 80–82 juta jiwa pada akhir tahun 2026. Apabila seluruh ekosistem dapur produksi MBG telah beroperasi penuh, potensi penyerapan tenaga kerja formal diperkirakan mencapai sekitar 5 juta orang.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku di sekitar lokasi dapur MBG, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Yang kita dorong adalah telur, ayam, sayur, ikan itu diambil dari wilayah sekitar dapur. Jadi UMKM pangan lokal hidup. Ini bukan hanya kesehatan, ini ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa anggaran MBG yang bersumber dari pemerintah pusat kini dialirkan langsung ke daerah melalui pembangunan dapur-dapur produksi. Hal ini sekaligus menjawab berbagai kritik terkait besarnya anggaran MBG, karena program tersebut berfungsi sebagai stimulus ekonomi nyata bagi UMKM pangan di lapisan masyarakat bawah.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan suplai bahan pangan berasal dari daerah setempat.
“Kita terus tukar data dengan BGN. Mana dapur yang supplier-nya sudah lokal, mana yang masih mengambil dari luar. Daerah tidak boleh hanya jadi konsumen, tapi harus jadi produsen,” ujarnya.
Dengan terpenuhinya kebutuhan bahan pangan dari wilayah sekitar dapur MBG, Bima optimistis program ini dapat membantu menekan inflasi daerah karena rantai distribusi menjadi lebih pendek dan efisien.
Selain aspek ekonomi, Wamendagri juga mengimbau Dinas Kesehatan di seluruh daerah agar melakukan pengawasan ketat terhadap standar higienitas, keamanan pangan, serta pengelolaan limbah dapur, guna mewujudkan target zero accident dalam pelaksanaan program MBG secara nasional.
Peresmian dapur SPPG tersebut turut dihadiri oleh Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Firsal Dida Mutyara, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donald Simanjuntak, serta unsur terkait lainnya.
(Red/Tim)
