Krimsus86.com/Karawang –
Di tengah harapan besar pemerintah untuk membangkitkan ekonomi pedesaan lewat program ketahanan pangan, suasana di Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, justru diwarnai tanda tanya besar.
Program yang semestinya menjadi napas baru bagi kesejahteraan warga kini berubah menjadi sumber kekecewaan dan curiga.
Program ketahanan pangan yang dialokasikan untuk peternakan domba justru menimbulkan pertanyaan terkait ketertiban pengelolaan dan transparansi dana desa.
Sesuai kebijakan pemerintah pusat, minimal 20 persen dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.168.916.000 harus diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan. Namun, di Kalijaya, penyerapan dana yang mencapai ratusan juta rupiah justru meninggalkan banyak tanda tanya.
Rinciannya antara lain:
Peningkatan produksi peternakan berupa pengadaan kandang domba RT 005 RW 002 senilai Rp 97.149.000.
Pengadaan 68 ekor domba dengan biaya Rp 102.000.000.
Pembuatan kandang domba di RT 004 RW 002 senilai Rp 53.063.250.
Angka-angka itu tampak besar di atas kertas, namun di lapangan, geliat ekonomi yang dijanjikan belum juga terasa. Warga mengeluh, hasil produksi dari program tersebut tak kunjung tampak.
“Katanya dana ketahanan pangan yang dikelola Pemdes Kalijaya akan bisa dirasakan masyarakat, tapi kenyataannya tidak begitu. Harusnya ada laporan yang jelas. Kalau begini, masyarakat jadi banyak prasangka,” ujar seorang warga dengan nada kecewa, sambil meminta identitasnya dirahasiakan.
Kekecewaan itu tak hanya datang dari warga biasa. Sejumlah tokoh masyarakat pun angkat bicara, menyerukan agar pihak Inspektorat Kabupaten Karawang segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana tersebut.
“Dana desa itu uang rakyat, bukan milik segelintir orang. Kalau tidak transparan, wajar masyarakat curiga,” tegas salah satu tokoh desa dengan nada menohok.
Hingga berita ini diturunkan pada Rabu (5/11/2025), Kepala Desa Kalijaya belum dapat dimintai tanggapan atas dugaan lemahnya administrasi dan transparansi penggunaan dana ketahanan pangan tersebut.
Kini, masyarakat Kalijaya menanti jawaban. Mereka berharap ada kejelasan, bukan hanya angka-angka di laporan, tapi juga bukti nyata bahwa program ketahanan pangan benar-benar hadir untuk rakyat, bukan sekadar catatan di lembar administrasi yang kusut.
(Red)*
