Krimsus86.com/Karawang —
Polemik tuntutan para pensiunan ASN terhadap pengurus KORPRI Karawang terus menghangat. Di tengah meningkatnya suara protes dan kekecewaan para pensiunan, Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH, akhirnya angkat bicara. Dengan nada tegas, ia menyoroti pernyataan Sekretaris KORPRI Karawang, Gery Samrodi, yang sebelumnya menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan “kadeudeuh” dan “efisiensi anggaran”.
Bagi Asep Agustian,yang akrab disapa Askun, pernyataan itu bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi memperkeruh suasana.
“Ini bukan kadeudeuh, tapi duit pensiunan yang sudah jadi haknya. Pernyataannya ngawur!” tegas Askun, Rabu (3/12/2025).
Nada kritiknya semakin meninggi saat menanggapi alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pihak KORPRI.
“Woy, ini bukan duit APBD! Tapi duit pensiunan ASN yang harus diberikan!” serunya, menekankan bahwa sumber dana ini jelas berbeda dari anggaran pemerintah daerah.
Askun menyoroti akar masalah yang menurutnya selama ini tidak pernah dijelaskan secara terbuka: mekanisme penarikan iuran.
Ia mengungkapkan bahwa iuran KORPRI yang sebelumnya Rp50 ribu dan kemudian naik menjadi Rp100 ribu per bulan, ditarik secara manual dan tidak selalu setoran penuh.
“Banyak iuran yang bolong-bolong. Jadi tidak bisa dipukul rata Rp7 juta atau Rp14 juta per pensiunan. Harus dihitung secara proporsional,” tandasnya.
Menurutnya, keputusan pembagian nominal yang seragam sebagaimana hasil Muskab KORPRI justru mengabaikan realitas bahwa tidak semua anggota membayar iuran secara penuh selama bertahun-tahun.
Di satu sisi, Askun mengakui bahwa penggunaan dana kas KORPRI pada dasarnya cukup baik: mulai dari santunan anggota sakit, meninggal dunia, hingga pembayaran Konsultan Akuntan Publik (KAP). Namun ia menyayangkan lemahnya transparansi yang membuat anggota dan pensiunan merasa tak pernah benar-benar mengetahui kondisi keuangan organisasi.
“Laporan keuangannya jarang dijelaskan secara detail. Ini yang membuat masalah jadi kisruh ketika pensiunan menuntut haknya,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pengurus KORPRI untuk melakukan audit dan perhitungan ulang secara detail: pemasukan, pengeluaran, hingga dana yang seharusnya diterima setiap pensiunan berdasarkan iuran masing-masing.
“Kalau proporsional dan dijelaskan dengan detail, saya yakin para pensiunan juga akan paham. Tidak akan jadi gaduh begini,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Askun menyampaikan pesan bernada mengingatkan. Ia meminta para pengurus KORPRI untuk tidak tersulut emosi meskipun tuntutan para pensiunan tampak keras.
“Pengurus KORPRI hari ini besok juga akan jadi pensiunan. Mereka pasti ingin mendapatkan hak yang sama seperti yang dituntut sekarang,” tutupnya.
Polemik ini kini menjadi sorotan publik Karawang. Di satu sisi para pensiunan menuntut hak dana yang selama puluhan tahun mereka setorkan. Di sisi lain, persoalan transparansi dan komunikasi yang tersendat membuat masalah ini terus menggelinding.
Satu hal yang pasti, seruan Askun hari ini menjadi alarm keras agar KORPRI segera melakukan klarifikasi dan perhitungan ulang sebelum gelombang kekecewaan semakin besar.
(Red)*
