Krimsus86.com, BANDA ACEH – Aktivis muda Aceh, Agung Hidayatullah, melontarkan kritik keras terhadap pengalokasian anggaran rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) senilai Rp4,7 miliar yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2025.
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai cerminan ketidakpekaan dan matinya empati elit politik terhadap kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang hingga kini masih terhimpit kesulitan hidup.
Menurut Agung, penganggaran miliaran rupiah hanya untuk renovasi satu unit rumah dinas pejabat merupakan potret nyata ketimpangan dan ketidakadilan distribusi anggaran, di tengah status Aceh yang masih menyandang predikat sebagai salah satu provinsi termiskin di Sumatera.
“Ini sangat tidak elok dan memalukan. Ketika ribuan keluarga di pelosok Aceh masih tinggal di rumah tidak layak huni dan angka pengangguran terus meningkat, pimpinan DPRA justru mempertontonkan syahwat kemewahan melalui anggaran rehabilitasi rumah dinas yang fantastis,” ujar Agung dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (1/2/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar bentuk pemborosan anggaran, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang seharusnya diperjuangkan oleh lembaga legislatif.
Selain itu, Agung juga mempertanyakan urgensi proyek rehabilitasi tersebut dan menuntut keterbukaan informasi kepada publik terkait kondisi bangunan yang diklaim membutuhkan anggaran hampir Rp5 miliar.
“Publik berhak tahu, kerusakan seperti apa yang mengharuskan negara menggelontorkan anggaran sebesar itu. Saya mencium adanya pemaksaan urgensi demi penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung mengingatkan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh terus mengalami penurunan, sementara kondisi fiskal daerah dinilai sedang tidak sehat. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
“Seharusnya anggaran tersebut dialihkan untuk beasiswa pendidikan atau renovasi rumah kaum dhuafa. Saya menantang Ketua DPRA untuk berjiwa besar membatalkan anggaran ini dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat,” tambahnya.
Agung menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa apabila pemerintah dan legislatif terus mengabaikan rasa keadilan sosial, maka gelombang mosi tidak percaya dari masyarakat akan semakin meluas. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga terwujud transparansi dan rasionalisasi anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Penulis: Ramadan
Editor: Media Krimsus86.com
