Krimsus86.com/Karawang, _
Proyek pembangunan sabuk pantai di Kecamatan Pakisjaya dan jetty di Muara Sedari kembali menjadi arus kuat sorotan publik. Bukan hanya karena besarnya nilai proyek, tetapi karena dugaan serius yang kini mencuat ke permukaan: adanya tenaga ahli fiktif yang diduga terlibat dalam proses pengerjaannya.
Dua proyek yang berada di bawah naungan Bidang SDA Dinas PUPR Karawang ini awalnya diharapkan menjadi benteng bagi kawasan pesisir dari abrasi dan bencana alam. Namun harapan itu perlahan terkikis oleh tanda tanya besar. Proyek Jetty Muara Sedari yang dikerjakan CV. Cakra Buana Utama senilai Rp 2,4 miliar dan sabuk pantai Pakisjaya oleh CV. Mazel Arnawama Indonesia senilai Rp 903 juta, kini terbelit isu integritas yang mengancam kualitas pembangunannya.
Jetty Muara Sedari yang dirancang sepanjang 160 meter dengan konstruksi 3,5 meter, serta sabuk pantai Pakisjaya yang memiliki panjang 80 meter dan lebar dasar 9 meter, seolah berjalan terseok-seok. Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH, MH, menjadi salah satu suara keras yang sejak awal telah meramalkan bahwa proyek ini bakal bermasalah.
Ia mengaku sudah mencium kejanggalan sejak lama.
“Saya pernah menyampaikan, dua proyek ini tidak akan selesai tepat waktu. Karena dugaan kontraktornya hanya meminjam bendera perusahaan. Tidak ada konsultan yang jelas, tenaga ahli pun diragukan. Bahkan ketika dikonfirmasi, yang muncul justru mandor yang mengaku-ngaku wartawan,” ujar Asep, Senin (8/12/2025).
Kritik Asep tidak berhenti di situ. Ia menyoroti rekam jejak Bidang SDA PUPR Karawang yang menurutnya selalu berada di bawah tekanan publik.
“Tidak pernah ada pekerjaan mereka yang membanggakan. Saya minta Bupati segera memindahkan Kabid SDA. Katanya sudah buat surat pengunduran diri, tapi sampai sekarang masih dipertahankan,” tegasnya.
Nada kecewa semakin terasa ketika Asep menilai progres pengerjaan akhir November 2025 yang baru mencapai 30%. Ia pesimistis proyek itu dapat tuntas sebelum akhir tahun. Dan jika pun dipaksakan, kualitasnya patut dipertanyakan.
“Kalau dikejar selesai sesuai kalender, saya yakin kualitasnya tidak akan bagus. Saya minta wartawan terus pantau,” serunya.
Asep juga mempertanyakan alasan klasik terkait banjir rob yang dijadikan kambing hitam oleh mandor proyek Jetty Muara Sedari.
“Banjir rob itu bukan alasan kalau ada konsultan dan tenaga ahli profesional. Tapi kalau nanti terbukti tenaganya fiktif, mau bagaimana?” katanya.
Tidak hanya kontraktor, Asep turut menyentil Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilainya terlalu pasif.
“Setiap ada dugaan proyek asal-asalan, APH selalu diam. Mereka bilang harus menunggu proyek selesai dulu baru bisa diselidiki. Padahal apa salahnya dari awal memberikan pembinaan dan teguran?” ujarnya dengan nada geram.
Menurut Asep, pencegahan jauh lebih penting ketimbang penindakan belakangan. “Kalau dari awal mereka mengawasi, kualitas proyek bisa terjaga dan masyarakat tidak dikecewakan,” tutupnya.
Di tengah berbagai kecurigaan, publik hanya bisa berharap agar kebenaran segera terungkap. Sebab proyek fisik yang menyangkut keselamatan pesisir bukan sekadar angka dalam anggaran—melainkan benteng bagi ribuan warga yang tinggal di garis pantai Karawang.
(Red)*
