Bandar Lampung___ Akademisi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai), Satrya Surya Pratama, S.H., M.H., mengajak seluruh peserta unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk di Lampung, untuk tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai dengan konstitusi.
Satrya menilai, rencana aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 1 September 2025, merupakan langkah positif sebagai wujud penyampaian kritik dan tuntutan demi kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan, Lampung harus mampu menjadi teladan demokrasi di Indonesia dengan menampilkan demonstrasi damai, solid, dan penuh persatuan.
“Mari kita jadikan Lampung sebagai teladan demokrasi. Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan dengan damai, bermartabat, dan menjaga ketertiban bersama,” ujar Satrya, Minggu (31/08/2025).
Ia menegaskan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28 UUD 1945, serta secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Namun Satrya juga mengingatkan agar kebebasan itu tidak disalahgunakan. “Aksi tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkis. Merusak fasilitas umum adalah pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP Pasal 170 ayat (1),” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi. “Masyarakat jangan mudah terpengaruh isu-isu negatif di media sosial. Aksi yang dilakukan dengan kepala dingin dan penuh solidaritas justru akan memperkuat persatuan bangsa, bukan sebaliknya,” tambahnya.
Satrya juga berharap pemerintah daerah ikut hadir mendukung iklim demokrasi yang sehat. “Kami berharap Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung menunjukkan empati dengan membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi rakyat, serta mendukung aspirasi tersebut dengan bukti nyata,” pungkasnya.
