Rangkap Jabatan & Intervensi, BUMDes Melati Indah Desa Cengkong Jadi Sorotan Warga

Krimsus86.com/Karawang –
Badai kekecewaan tengah menyelimuti warga Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Harapan mereka terhadap BUMDes Melati Indah—yang seharusnya menjadi penopang perekonomian desa—justru berubah menjadi polemik yang membuat hati masyarakat teriris.

Kepala Desa Cengkong dinilai abai dalam mengambil keputusan penting. Alih-alih memilih warga yang berpengalaman dan berkompeten di bidang usaha, ia justru menempatkan ibu-ibu kader Posyandu—yang selama ini mengabdikan diri untuk kesehatan balita—sebagai pengurus inti BUMDes.

Berita Lainnya

“Emangnya gak ada yang mampu mengelola usaha BUMDes dari sekian banyak warga masyarakat Desa? Kami tidak tahu ada musyawarah di desa sewaktu ada pemilihan pengurus BUMDes-nya,” keluh seorang warga dengan nada getir.

Belum selesai luka itu, masyarakat kembali dikejutkan dengan munculnya nama baru berinisial “N”. Tanpa musyawarah desa, tanpa prosedur, tiba-tiba “N” langsung diselipkan ke dalam kepengurusan. Bahkan, suara keberatan para pengurus sah yang telah mendapat SK pun akhirnya tenggelam di bawah tekanan.

“Pak kades itu betul-betul memaksakan si ‘N’ tersebut untuk masuk. Padahal kami sudah terbentuk sesuai prosedur Musdes,” ungkap salah satu pengurus, menahan kecewa.

Kini, “N” menempati posisi strategis dalam unit usaha baru BUMDes—penjualan seragam sekolah dan toko alat tulis—yang berdiri megah tepat di samping balai desa. Ironisnya, tindakan kepala desa ini tidak hanya diketahui, tapi juga didiamkan oleh Ketua BPD. Bukannya mengoreksi, BPD justru terkesan mengamini langkah yang disebut warga sebagai “ilegal” itu.

Tak hanya soal intervensi, kegelapan juga menyelimuti transparansi anggaran dan proses serah terima jabatan pengurus lama ke yang baru. Semua berjalan senyap, tanpa keterbukaan, tanpa partisipasi warga.

Kini, warga Desa Cengkong merasa dipinggirkan dari hak mereka sendiri. Mereka kecewa, marah, dan sekaligus pasrah menunggu keberanian pihak berwenang untuk turun tangan. Sebab bagi mereka, BUMDes bukan sekadar usaha desa, melainkan simbol keadilan, harapan, dan masa depan kesejahteraan yang kini kian terasa dirampas dengan cara semena-mena.

(Aj)*

Pos terkait